REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pandemi Covid-19 dan dampak krisis yang terjadi masih belum berakhir. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran TNI dan Polri aktif mendukung serta membantu menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan peserta rapat pimpinan TNI dan Polri tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).
"Saya perlu tegaskan bahwa krisis kesehatan akibat Covid-19 masih belum berakhir. Pertama, saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, mendisiplinkan 3M, dan aktif mendukung 3T," ujar dia.
Jokowi juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk mendukung implementasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro sehingga berjalan baik. Unit Babinsa yang dimiliki TNI dan Bhabinkamtibmas yang ada di Polri merupakan unit yang berada di tingkat desa yang dapat dikerahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan Covid-19.
"Kita harapkan semuanya bekerja terintegrasi. Kita harapkan rantai penularan Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," ucapnya.
Selain itu, Presiden meminta TNI Polri agar mendukung pelaksanaan vaksinasi massal. Jokowi mengatakan, vaksinasi massal dapat dilakukan di klaster-klaster tertentu yang memiliki aktivitas interaksi yang tinggi, seperti pasar, pusat layanan ekonomi, hingga ke perkampungan di zona merah.
"Karena kecepatan itu dimiliki oleh TNI-Polri dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang ada," kata Jokowi.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya agar 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 181,5 juta masyarakat dapat segera memperoleh suntikan vaksin Covid-19. Sehingga kekebalan komunal atau herd immunity dapat terbentuk melalui proses vaksinasi massal secara gratis.
Karena itu, Jokowi meminta TNI Polri agar membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah.
"Saya juga minta TNI dan Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju daerah-daerah," tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar TNI Polri berperan aktif mendukung iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Sebab saat ini masyarakat membutuhkan kesempatan kerja, peluang kerja, dan lapangan kerja yang banyak tergerus karena pandemi Covid-19.
Upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yakni dengan cara memperkokoh stabilitas politik dan keamanan.
"Perkokoh stabilitas politik dan keamanan, ini penting sekali. Berikan kepastian hukum. Karena, sekali lagi, iklim usaha itu, iklim investasi itu sangat penting karena akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita menjadi positif," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). TNI-Polri diminta berikan dukungan dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk juga mendukung program tasting, tracing, treatment atau 3T. Pelaksanaan PPKM skala mikro hingga mendukung pelaksanaan vaksinasi
"Rapim TNI-Polri adalah wadah untuk menyatukan pola sikap dan pola tindak, termasuk strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah bapak Presiden," ujar Marsekal Hadi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menambahkan, dalam Rapim kali ini juga membahas bagaimana TNI-Polri dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Misalnya, tekan Sigit, melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal," tekan Sigit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
