Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Saturday, 26 Ramadhan 1442 / 08 May 2021

Inovasi BTN Salurkan KPR Murah Dukung Pemulihan Ekonomi

Senin 15 Feb 2021 07:03 WIB

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Gita Amanda

Petugas melayani nasabah yang ingin mengajukan kredit perumahan rakyat (KPR) di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat.

Petugas melayani nasabah yang ingin mengajukan kredit perumahan rakyat (KPR) di kantor pusat BTN di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat.

Foto: Foto Dok BTN
Sektor properti bisa gerakkan 140 industri lain dan ciptakan jutaan lapangan kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status pandemi Covid-19 yang hampir berlangsung selama setahun, sejak ditetapkan pemerintah pada Maret 2020 turut menekan angka pengajuan kredit perumahan rakyat (KPR). Bank Indonesia (BI) per Agustus 2020 mencatat, KPR hanya tumbuh sebesar 3,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy) di angka Rp 511,7 triliun.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada September 2020, pengajuan KPR secara tahunan malah semakin turun hanya tumbuh 2,05 persen. Capaian tersebut jelas menunjukkan perlambatan karena sepanjang 2019, kredit KPR masih bisa tumbuh 6,08 persen.

Kondisi itu menunjukkan daya beli masyarakat memang terdampak pandemi Covid-19. Sektor properti yang digadang-gadang bisa terhindar dari krisis, nyatanya ikut terpukul. Padahal, sektor perumahan merupakan salah satu andalan pemerintah untuk menggeliatkan ekonomi secara nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menekankan sektor perumahan wajib berperan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal itu lantaran ketika terjadi pembangunan infrastruktur perumahan maka bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi ratusan sektor lainnya.

Basuki menuturkan, pembangunan sektor perumahan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain sehingga memberikan daya ungkit bagi percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena menggerakan lebih dari 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga mempengaruhi produktivitas masyarakat kita," kata Basuki dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satu upaya yang ditempuh Kementerian PUPR guna menggeliatkan ekonomi adalah mempercepat capaian pembangunan Program Sejuta Rumah setiap tahunnya. Pada 2020, program tersebut terealisasi 965.217 unit rumah di seluruh Indonesia. Angka itu terdiri pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 772.324 unit dan rumah untuk non-MBR 192.893 unit.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan Program Sejuta Rumah bisa terpenuhi. Menurut Basuki, pada masa pandemi, rumah menjadi salah satu hal penting bagi masyarakat agar bisa terhindar dari penularan virus corona. Selain itu, tentu saja program tersebut juga bertujuan untuk menggeliatkan ekonomi di masyarakat. "Program Sejuta Rumah tetap dilanjutkan karena rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi," kata Basuki.

Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti menyebut, Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan bank pelaksana pembiayaan rumah bersubsidi yang ditunjuk Kementerian PUPR. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menerima penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan KPR, Anita mendorong BTN untuk meningkatkan peranannya di masyarakat. Dengan begitu, BTN dapat menjadi contoh bagi bank lainnya dalam penyaluran KPR.

"Tidak hanya diukur dari penyaluran kreditnya, tetapi dalam membangun rumah subsidi juga harus dibarengi kualitas bangunan dan pelayanan lebih baik kepada masyarakat, termasuk sanitasi dan air bersih," tuturnya Anita.

Pihaknya juga ingin agar BTN semakin berperan dalam pengembangan bidang konstruksi, khususnya perumahan. Menurut Anita, program yang diusung Presiden Jokowi adalah menempatkan infrastruktur sebagai salah satu leading sector dalam menopang PEN pada masa pandemi Covid-19.

Karena itu, kolaborasi antara Kementerian PUPR dan bank pelaksana, seperti perluasan skema pembiayaan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor konstruksi yang memiliki efek berganda yang besar bagi sektor lain. "Saya kira Kementerian PUPR sangat mendukung karena merupakan kebijakan yang tepat untuk mendorong Indonesia yang berdaya saing, seperti pemberian jaminan, pelaksanaan, dan lainnya," kata Anita.

Guna menstimulasi masyarakat mengambil KPR, BI merespons dengan menurunkan suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin atau 1,25 persen. Pada November lalu, suku bunga BI ditetapkan sebesar 3,75 persen atau merupakan paling rendah sejak BI7DRR diberlakukan mulai 21 April 2016. Tujuan penurunan suku bunga BI tentu saja agar diikuti perbankan, sehingga permintaan kredit meningkat.

Berbagai bank pun akhirnya ikut menurunkan tingkat suku bunga pinjaman, meski belum signifikan. Misalnya, untuk pengajuan KPR dari sebelumnya di angka belasan persen, kini bunga perbankan di bawah dua digit atau di kisaran delapan sampai sembilan persen. Dengan begitu, masyarakat yang ingin mengambil KPR merasa lebih ringan dengan bunga cicilan pada era pandemi.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, penurunan suku bunga dilakukan untuk mendorong agar konsumsi kredit di masyarakat bisa meningkat. Tentu saja salah satu yang disasar adalah pengajuan KPR. Karena itu, menurut Perry, penurunan suku bunga kredit diperkirakan akan berlanjut seiring dengan longgarnya likuiditas dan rendahnya suku bunga kebijakan BI.

"Bank Indonesia memandang pertumbuhan kredit yang rendah lebih disebabkan oleh sisi permintaan dari dunia usaha di samping karena persepsi risiko dari sisi penawaran perbankan," kata Perry dalam konferensi pers pada awal Februari lalu.

Promo KPR

BTN yang selama ini fokus di sektor perumahan termasuk yang terus berinovasi dalam menyediakan fasilitas pinjaman menarik bagi masyarakat. Dalam rangka rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-71 pada 9 Februari 2021, BTN menawarkan KPR dengan bunga hanya sebesar 4,71 persen. Tidak hanya suku bunga rendah, BTN juga menawarkan promosi bebas biaya provisi, administrasi, dan proses dengan jangka waktu KPR maksimal 30 tahun.

Langkah BTN itu juga sekaligus sebagai upaya menyukseskan Program Sejuta Rumah yang diinisasi Kementerian PUPR sejak 2015. Selama ini, BTN bisa membuktikan diri sebagai penguasa pasar KPR subsidi di konvensional maupun syariah, yang secara kumulatif mencapai 85,3 persen pada tahun lalu. Adapun untuk KPR tingkat nasional, BTN mampu merebut pangsa pasar 40 persen per September 2020.

Mengacu fakta tersebut, BTN bakal menggenjot penyaluran pembiayaan pada 2021. Pelaksana Tugas Direktur Utama (Plt Dirut) BTN, Nixon LP Napitupulu, mengakui, pandemi Covid-19 memang sangat menantang bagi perjalanan BTN sepanjang 2020. Karena itu, pihaknya pada tahun ini, bakal fokus menyasar kenaikan KPR maupun pembiayaan konstruksi. Menurut dia, meski tertekan Covid-19, namun penyaluran kredit BTN pada tahun lalu masih bisa tumbuh 1,7 persen saat market dalam kondisi negatif.

"Kalau kita bedah jagoan BTN itu KPR subsidi tumbuh 7,7 persen. tahun 2020 masih bisa mengakadkan 123 ribu KPR rumah subsidi, men-deliver rumah baru ke masyarakat berpenghasilan rendah walaupun kondisinya sulit waktu Covid," kata Nixon dalam acara bertajuk 'Perbankan Jadi Akselerator Pemulihan Ekonomi' yang disiarkan secara daring di Jakarta, pekan lalu.

Dia meyakini, kondisi perekonomian pada 2021 bakal lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karena itu, BTN menargetkan bisa menyalurkan KPR, khususnya rumah subsidi sebanyak 200 ribuan unit. Menurut Nixon, sektor perumahan merupakan salah satu penggulir ekonomi supaya bisa bergerak lagi.
Nixon memprediksi, jika ada ratusan ribu rumah dibangun, otomatis bisa menciptakan ribuan lapangan kerja, dan ikut menggerakan ekonomi di masyarakat.

"Bayangkan bangun rumah bisa empat lima orang tukang, maka kita akadkan 250 ribu rumah maka mempekerjakan satu juta tukang. Dan ini perguliran ekonomi juga luar biasa," kata Nixon.

Dia menyebut, data menunjukkan masih ada tujuh juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Jumlah backlog yang tinggi itu coba dikurangi BTN dengan mempercepat proses penyaluran KPR subsidi. Karena jika semakin banyak akad yang diproses BTN, sambung dia, otomatis bisa membuat berbagai sektor ekonomi turut menggeliat.

"Saya katakan setiap perumahan atau permukiman baru menghasilkan ekonomi baru di sekitarnya. Industri perumahan mendorong 175 sektor tumbuh, dampaknya masif kita dorong terus. Backlog perumahan juga masih tinggi, tujuh juta keluarga," kata Nixon.

Dia menjelaskan, rumah selalu menjadi persoalan menarik di masyarakat. Karena rumah merupakan kebutuhan mendasar maka setiap keluarga membutuhkan rumah. Karena itu, permintaan terhadap rumah bakal selalu tumbuh. Dalam posisi ini, BTN terus memacu diri supaya bisa memfasilitasi antara masyarakat dan pengembang supaya tercapai kesepakatan pembelian rumah.

Nixon juga mengusung ambisi besar dengan menargetkan keuntungan sebanyak Rp 2,8 triliun pada 2021. Angka itu lebih besar jika dibandingkan 2020 di angka Rp 1,6 triliun. Meski begitu, Nixon optimistis target itu bisa tercapai. Hal lantaran saat pandemi Covid-19 saja, keuntungan BTN meningkat 600 persen dari Rp 209 miliar pada 2019. Dengan kondisi pada tahun ini diprediksi lebih baik, menurut Nixon, kredit yang disalurkan bisa lebih banyak dan terjadi percepatan recovery ekonomi akibat proses vaksinasi mulai berjalan.

"Kita bicara work from home, shopping from home, tapi home-nya harus ada. Rumah ini merupakan kebutuhan mendasar. Kami canangkan pertumbuan kredit di sembilan persen, ini tantangan bersama. Kami yakin keuntungan Rp 2,5 sampai Rp 2,8 triliun bisa tercapai di 2021," ucap Nixon.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA