Saturday, 22 Rajab 1442 / 06 March 2021

Saturday, 22 Rajab 1442 / 06 March 2021

Di Balik Pertanyaan Apakah Abu Janda Dibayar APBN?

Senin 15 Feb 2021 12:41 WIB

Red: Joko Sadewo

Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzammil Yusuf menjadi pembicara dalam program Newstroy Republika dengan tema:

Anggota Komisi I DPR RI, Almuzzammil Yusuf menjadi pembicara dalam program Newstroy Republika dengan tema:

Foto: republika
Pemerintah punya alat negara dan tehnologi untuk mengejar buzzer pengintimidasi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah melalui juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer. Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya.

Newstory Republika, kali ini, mengangkat persoalan 'Buzzer dan Demokrasi Indonesia'. Dalam diskusi ini, anggota Fraksi PKS DPR Almuzzamil Yusuf mengatakan, memang sah-sah saja kalau ada buzzer yang membela kebijakan pemerintah.

Jika cara membela itu dengan diskusi yang baik, sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi persoalan, menurut Almuzzammil, adalah adanya buzzer yang melakukan intimidasi dan mem-bully orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tindakan buzzer ini bahkan sampai mencari-cari kesalahan pribadi dan mengungkapkan hal-hal pribadi orang yang kritis ke pemerintah, melalui media sosial.

Kalau memang pemerintah tidak punya buzzer, pemerintah semestinya bisa mengungkap mereka. Karena buzzer ini, cara kerjanya sangat terstruktur-sistematis dan masif (TSM). Negara punya instrumen polisi dan intelijen yang punya kemampuan dan teknologi untuk mengungkap siapa mereka.

Berikut adalah Newstory dengan tema 'Buzzer dan Demokrasi Indonesia' :

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA