"Kami mengharapkan lebih banyak tindakan daripada ini karena kami menderita setiap siang dan malam karena kudeta militer di sini di Myanmar. Kami mungkin membutuhkan lebih banyak hukuman dan tindakan terhadap penjabat presiden dan jenderal Myanmar," ujar salah satu pendukung Suu Kyi, Moe Thal (29 tahun). 

 

Kudeta dan penahanan Suu Kyi bersama dengan lebih dari 260 orang lainnya telah memicu demonstrasi besar-besaran yang diikuti oleh hampir semua kalangan di Myanmar. Pasukan keamanan telah melakukan serangkaian penangkapan dan menahan sejumlah demonstran. Satu diantaranya adalah dokter yang ikut ambil bagian dalam aksi protes.

 

Junta militer telah membebaskan hukuman kepada lebih dari 23 ribu tahanan pada Jumat (12/2). Junta militer mengatakan langkah tersebut konsisten dengan upaya mendirikan negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin. Jenderal Senior Min Aung Hlaing meminta pegawai negeri kembali bekerja, dan mendesak orang-orang menghentikan pertemuan massal untuk menghindari penyebaran virus korona.

 

Kudeta militer terjadi di Myanmar pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan sipil. Militer menangkap Suu Kyi dan sejumlah tokoh politik berpengaruh lainnya. Selain itu, militer sempat mematikan layanan internet untuk membungkam kritik para aktivis dan masyarakat di media sosial. Kudeta militer tersebut menuai kecaman dan aksi protes besar-besaran di Myanmar.

 

Militer membenarkan pengambilalihan tersebut dengan mengatakan pemilu 8 November, yang dimenangkan oleh NLD yang dipimpin Suu Kyi adalah penipuan. Komisi Pemilihan Umum Myanmar menolak tuduhan tersebut.

 

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar. Washington akan mengidentifikasi target putarang pertama pada pekan ini dan mengambil langkah untuk mencegah para jenderal Myanmar memiliki akses ke dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS senilai 1 miliar dolar AS. 

 

Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan AS "siap untuk mengambil tindakan tambahan jika militer Myanmar tidak mengubah arah". Min Aung Hlaing dan jenderal top lainnya sudah berada di bawah sanksi AS atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.