Fahri: Demokrasi di Indonesia Belum Jadi Tradisi Berpikir

Red: Erik Purnama Putra

Webinar bertajuk
Webinar bertajuk | Foto: Dok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih terasa berjarak dengan pelaku politik maupun masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, mengatakan, kondisi tersebut disebabkan demokrasi sejauh ini, belum dijadikan sebagai tradisi berpikir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sedangkan bangsa kita ini masih mengedepankan perasaan. Demokrasi masih belum terbentuk sebagai kekayaan gagasan universal kehidupan suatu bangsa," kata Fahri dalam webinar nasional yang diadakan Moya Institute bertajuk 'Partai Politik dan Tantangan Demokrasi Terkini' di Jakarta, Kamis (11/2).

Fahri menuturkan, Indonesia sudah saatnya ke depan, meningkatkan lagi inovasi agar semakin lebih baik dalam melihat masalah yang terjadi di masyarakat.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menuturkan, seharusnya politikus dapat memberikan solusi terhadap segala masalah yang hadir di tengah masyarakat. "Aktivitas politik itu lahirkan proses politik. Yang kemudian memunculkan aktor-aktor politik dan mampu secepatnya selesaikan persoalan di masyarakat," ujar mantan politiku Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurut Faldo, sudah waktunya partai politik (parpol) dapat mencontoh ke pengembang teknologi supaya mampu melahirkan produk aplikasi yang diterima serta bermanfaat bagi masyarakat.

Diplomat senior Imron Cotan menyampaikan pandangannya agar parpol benar-benar dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan aktivitasnya. Imron menyebut, jika parpol konsisten berdasarkan Pancasila dalam muruahnya, ke depannya mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul dan mencetak generasi emas tahun 2045.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menambahkan, pada Februari 2020 berdasarkan data dimilikinya, tingkat ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap demokrasi sangat tinggi. Djayadi menegaskan, apabila demokrasi dipandang buruk oleh sebagian masyarakat, sudah sepatutnya tidak dianggap secara keseluruhan.

Dia menduga, faktor demokrasi dianggap buruk disebabkan parpol yang dalam aktivitasnya lebih banyak ke ranah negara ketimbang masyarakat. Padahal parpol dalam fungsinya haruslah berimbang antara ke negara dan masyarakat.

"Partai politik lebih asyik urusan ke negara, dengan mainan-mainannya sehingga lupa dengan tuntutan masyarakat. Aspirasi masyarakat belum jadi pertimbangan utama," kata Djayadi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Mayoritas Responden Sebut Pemilu Ajang Pilih Pemimpin Seiman

LSI: Partisipasi Pemilih Berpendidikan Rendah Tertinggi

LSI: 17 Persen Responden Ditawari Uang di Pilkada 2020

Kuasa Hukum Fahri Hamzah: PKS Tetap Bersalah

MA Putuskan PKS tak Perlu Bayar Rp 30 M ke Fahri Hamzah

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark