REPUBLIKA.CO.ID,SERANG -- Hasil survei lembaga Dimensi Research & Consulting menyebutkan, mayoritas warga Banten mengakui kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Meski sampai saat ini masih terjadi penambahan kasus, tetapi perhatian pemerintah Banten dalam mencegah penyebaran virus dan menangani dampaknya tak dapat dielakkan. Indikasinya, terdapat sebanyak 79,1 persen publik yang menilai perhatian terkait Covid-19 sejauh ini cukup besar.
“Hanya 18,4 persen yang menyatakan kecil. Artinya, publik Banten menangkap dengan baik keseriusan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim mengatasi pandemi,” kata Direktur Riset Mohalli Ahmad dalam siaran persnya, Kamis (11/2).
Ia menyatakan, keseriusan tersebut tampak dari strategi dan langkah-langkah kebijakan yang telah dijalankan Pemprov Banten. Kebijakan itu terekam di benak publik mulai dari penerapan protokol kesehatan (3M), pelacakan kasus (3T), pemberlakuan PSBB sejak April 2020, realokasi dan refocusing anggaran, hingga yang terbaru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Mengenai kebijakan PSBB, misalnya. Publik tidak hanya aware dengan kebijakan tersebut melainkan juga memberi sikap dukungan,” terangnya.
Tingkat dukungan publik, sambungnya, bahkan mencapai 72 persen. Sementara yang tidak mendukung hanya 18,4 persen. Sikap itu relatif tidak berubah, meski kecenderungannya menurun, ketika kebijakan PSBB terus diperpanjang hingga Januari 2021. Mereka yang setuju sebesar 60,2 persen, tidak setuju 33,6 persen, dan 6,1 persen lainnya tidak menjawab.
Begitu pula mengenai kebijakan program jaring pengamanan sosial (social safety net) berupa bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19. Survei ini menemukan fakta, sebanyak 65,5 persen warga Banten mengaku pernah mendapatkan bantuan Covid-19. Sedangkan mereka yang rutin mendapatkan bantuan setiap bulan sebanyak 8,9 persen.
“Konteks pertanyaan bantuan ini umum, tanpa menyebut spesifik bantuan Pemerintah Provinsi. Tetapi Pemprov Banten sebagai wakil pemerintah pusat punya peran besar memastikan agar semua bantuan terkoordinasi dan tepat sasaran,” urainya.
Sementara itu, dari segi tingkat keberhasilan strategi pemerintah provinsi khususnya dalam mencegah penyebaran Covid-19, hasil survei Dimensi menemukan fakta menarik. Lebih dari separuh responden (54,1 persen) menilai strategi itu berhasil. Namun begitu, terdapat 33,4 persen yang menjawab “biasa saja”, 7,6 persen menyatakan “tidak berhasil”, dan 3,0 persen sisanya tidak menjawab.
Menurut Mohalli, meski yang menilai berhasil angkanya dominan, tetapi mereka yang merespon “biasa saja” perlu menjadi perhatian khusus karena cukup siginifikan. “Respon itu berarti, strategi dan langkah kebijakan yang dijalankan dianggap belum begitu efektif mencegah penularan Covid-19,” tandasnya.
Karena itu, ia menyarankan agar ke depan Pemprov Banten lebih fokus pada upaya pencegahan agar penyebaran Covid-19 mampu dikendalikan. Pemprov Banten, imbuhnya, punya dukungan modal sosial yang kuat dan sangat penting bagi upaya penanggulangan pandemi.
Modal sosial yang utama ialah tingginya kepercayaan dan optimisme warga atas kemampuan Pemprov Banten menyelesaikan pandemi. Optimisme mereka mencapai 80,7 persen. Di samping itu, tingkat kesadaran dan kepatuhan warga dalam penerapan protokol kesehatan juga tinggi.
“Dua hal itu perlu dimanfaatkan maksimal oleh provinsi dengan meningkatkan upaya mitigasi, memperbaiki strategi kebijakan, dan memperkuat kolaborasi bersama warga,” pungkasnya.
Dimensi Research & Consulting baru-baru ini melakukan survei Evaluasi Kebijakan Publik di Provinsi Banten. Survei dilakukan pada tanggal 25 – 31 Januari 2021 dengan mewawancarai 440 responden yang berumur 17 tahun atau lebih atau yang sudah menikah. Sampel dipilih secara acak bertingkat dan terdistribusi secara proporsional di seluruh kabupaten/kota. Diperkirakan margin of error kurang lebih 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
