Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Legislator: Perlu Pengawasan Ketat BPJS Ketenagakerjaan

Kamis 11 Feb 2021 09:31 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Gita Amanda

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

Saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola Rp 400 triliun anggaran buruh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Obon Tabroni menyoroti terkait adanya indikasi korupsi di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 43 triliun. Obon meminta agar ada pengawasan intensif terhadap BPJS Ketenagakerjaan.

"Harus ada kontrol yang lebih besar terhadap lembaga tersebut sehingga indikasi korupsi, kemudian hal-hal yang lain itu bisa dihilangkan karena ini menyangkut trust," kata Obron dalam rapat paripurna kemarin, Rabu (10/2).

Ia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang besar. Saat ini  lembaga tersebut mengelola Rp 400 triliun anggaran buruh. Namun ia menyayangkan kontribusi pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terhadap peserta masih jauh dari harapan.

"Ketika peserta mengalami PHK akibat covid, yang berjuta-juta orang mengalami itu, mereka sulit untuk mendapatkan haknya dalam hal ini mengambil JHT yang dimaksud," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Selain itu ia melihat benefit yang didapatkan jaminan hari tua (JHT) masih rendah. "Saya berharap bahwa kita bisa mengontrol lewat OJK, untuk melakukan pengawasan yang lebih intens termasuk juga melakukan pengawasan-pengawasan yang lain," tuturnya.

Sementara itu Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyikapi terkait temuan adanya dugaan salah pengelolaan keuangan dan investasi di Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar DPR segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait dugaan adanya megakorupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

"Jangan panja, pansus berarti lebih luas," kata Said dalam konferensi pers yang digelar KSPI secara daring, Rabu (10/2).

Said berharap gabungan komisi-komisi di DPR seperti Komisi III, Komisi IX, dan Komisi VI, bisa sama-sama menelusuri adanya dugaan rasuah di BPJS Ketenagakerjaan yang potensi kerugiannya mencapai hingga Rp 43 triliun. Rencana KSPI akan mengirim surat kepada DPR hari ini terkait hal tersebut.

Selain itu Said mengatakan bahwa KSPI juga telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan kasus di BPJS Ketenagakerjaan tengah diusut Kejaksaan Agung kemarin. "Tentu kami berharap beliau bapak presiden selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan tetap kuat di tengah pandemi corona ini untuk memperhatikan persoalan korupsi, karena beliau keras sekali kami tahu kalau permasalahan korupsi," ujarnya.

Said mengatakan KSPI juga mengapresiasi langkah Kejagung yang sigap memeriksa kasus tersebut. KSPI meminta Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus mengawasi kasus tersebut.

"Jangan berhenti pada tingkat isitlah resiko bisnis seperti kasus 2020 yang potensi kerugian waktu itu disampaikan Rp 13 triliun di BPJS Ketenagakerjaan, jangan berhenti di situ, gali lagi," tegasnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA