Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Sandiaga Ajak Pelaku Parekraf Gunakan Sistem Pembayaran QRIS

Kamis 11 Feb 2021 05:33 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nidia Zuraya

 Sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Sistem pembayaran Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Foto: Tim Infografis Republika.co.id
QRIS salah satu alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, bersama Bank Indonesia mulai membahas langkah strategis terkait sistem pembayaran digital QRIS untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air untuk memudahkan transaksi di tengah pandemi Covid-19.

Sandiaga, mengatakan, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan kementerian/lemabaga lain. Oleh karenanya, sinergi dengan Bank Indonesia menjadi satu hal yang perlu dilakukan.

“Bank Indonesia memiliki program yang berkesinambungan, inklusif dalam mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk itu, kita perlu menjalin sinergi bersama,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (20/2).

Baca Juga

Ia menjelaskan saat ini pihaknya sedang fokus dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) 2021 dan Bangga Berwisata di Indonesia. Untuk itu perlu ada dukungan inovasi salah satunya berupa pengembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk memudahkan pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif.

Sebab, QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang dapat diaplikasikan di semua sektor khususnya sektor pariwisata yang menuntut semuanya harus serba cepat, mudah, murah, dan aman.

Kemudian perlu adanya big data, agar kebijakan yang dibuat lebih targeted dan segmented. “Diperlukan juga data di sentra ekspor, sehingga kita bisa melakukan pendekatan berbasis data untuk pengembangan industri dan investasi. Tidak mungkin kita bisa mengembangkan usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membuka atau mempertahankan 34 juta lapangan kerja ini tanpa adanya informasi atau big data yang mendukung hal tersebut,” katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA