REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Twitter Inc mengatakan perintah pemerintah India untuk memblokir sejumlah akun tidak konsisten dengan hukum setempat. Mereka tidak sepakat untuk menerapkan pembatasan dan memilih membatasi akses mereka ke India.
Pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi meminta Twitter untuk menutup sekitar 1.100 akun dan unggahan yang menuduh pemerintah berusaha menyingkirkan petani. Pemerintah mengatakan sejumlah akun didukung oleh Pakistan dan dioperasikan pendukung gerakan separatis Sikh.
Demi memenuhi permintaan pemerintah India, Twitter sudah mengambil berbagai tindakan termasuk menutup permanen lebih dari 500 akun. Dalam unggahannya di blog, perusahaan media sosial itu mengatakan tidak semua akun telah diblokir.
"Akun-akun ini dapat terus tersedia di luar India, karena kami yakin tindakan yang telah diarahkan tidak konsisten dengan hukum India," kata Twitter, Rabu (10/2).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
