Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

PBNU Minta Kiai Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Selasa 09 Feb 2021 20:38 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Mas Alamil Huda

Ketua PBNU Marsudi Syuhud (kanan).

Ketua PBNU Marsudi Syuhud (kanan).

Foto: Republika/Thoudy Badai
Kiai seharusnya dapat prioritas vaksinasi karena kerap bersentuhan dengan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum mengetahui daftar ulama di organisasinya yang dijadwalkan mendapatkan vaksin Covid-19. PBNU menilai, kiai memang seharusnya mendapat prioritas vaksinasi lantaran selalu bersentuhan dengan masyarakat dalam setiap urusan.

“Saya atas nama PBNU minta kiai diprioritaskan karena mengurus orang sejak lahir sampai mati,” kata Ketua PBNU Marsudi Syuhud, Selasa (9/2).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan para ulama akan mendapat prioritas untuk divaksinasi Covid-19. Ulama digolongkan dalam kelompok petugas pelayanan publik yang akan menerima vaksinasi Covid-19 mulai Maret 2021.

“Yang kami definisikan sebagai petugas pelayanan publik yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga pemimpin organisasi Islam. Jadi ulama masuk dalam kelompok petugas pelayanan publik,” kata juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Kemenkes mencatat total petugas pelayanan publik di Indonesia sekitar 17,4 juta. Vaksinasi kelompok ini dijadwalkan dimulai Maret hingga April 2021, bersamaan dengan kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang jumlahnya sekitar 21,5 juta.  Kemudian masyarakat lainnya baru bisa divaksin pada Mei 2021.

Menurut Marsudi, daftar ulama NU yang menjadi prioritas vaksin dibuat di tingkat wilayah. “Yang dapat vaksinnya adalah pihak daerah atau wilayah, mereka belum lapor ke pusat daftarnya karena prosesnya kan masih berjalan,” kata dia.

Namun, ia mengaku mendapat laporan bahwa jajaran PBNU di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan dalam waktu sepekan terakhir ini telah mengagendakan vaksin untuk para kiai. Artinya, kata dia, setiap daerah membuat agenda daftar siapa saja ulama yang divaksin.

Marsudi mengaku, ada ulama yang sudah divaksin karena bersentuhan dengan umat. Sebab vaksin telah dikirim, baik di tingkat kabupaten dan di wilayah. “Pimpinan daerah dan pimpinan wilayah itu mengetahui siapa yang harus didahulukan. Saya ucapkan terima kasih untuk itu,” ujar dia.

Pihaknya mencatat pesantren milik NU tercatat sebanyak 26.664. Jika dalam satu pesantren ada lima ulama, artinya tinggal dikalikan dengan 26.664 yang artinya sudah 100 ribu lebih ulama.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA