REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengapresiasi upaya pihak swasta yang sudah mulai mendata seluruh karyawannya dalam program vaksinasi mandiri. Vaksinasi Covid-19 secara mandiri memang belum pasti kapan bisa dimulai. Namun para pemilik usaha mulai menginisiasai pendataan agar kapan pun vaksinasi mandiri bergulir, data penerima vaksin sudah lengkap.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, prioritas pemberian vaksin untuk tahap awal adalah petugas medis atau kelompok SDM kesehatan serta lansia. Kelompok prioritas ini, ujar Wiku, ditentukan dari skala risiko yang dimiliki.
Petugas medis berisiko karena bersinggungan langsung dengan pasien Covid-19, sementara lansia berisiko karena punya potensi perburukan kesehatan yang lebih tinggi. Angka kematian yang mengancam kelompok lansia pun tinggi.
"Prinsipnya, pemerintah prioritas pemberian vaksinasi kepada yang berisiko secara bertahap sesuai etika medis. Pemerintah apresiasi setiap masukan termasuk program vaksin gotong royong yang dapat akselerasi program vaksinasi," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (9/2).
Namun di luar animo masyarakat yang tinggi terhadap vaksinasi, Wiku menegaskan bahwa pada akhirnya seluruh masyarakat yang masuk kriteria akan mendapat jatah suntikan vaksin Covid-19. Yang membedakan hanyalah kapan waktunya karena disesuaikan dengan skala risiko dan ketersediaan vaksin.
"Jadi kekebalan komunitas yang jadi tujuan kita saat ini dapat tercapai jika setidaknya 70 persen atau mayoritas masyarakat tervaksinasi. Sehingga pada akhirnya semua orang yang memenuhi kriteria menerima vaksin akan divaksinasi. Yang berbeda hanya waktu pemberian saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
