KPK Buka Kemungkinan Usut 'King Maker' di Perkara Pinangki

Red: Andri Saubani

Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2). Pinangki Sirna Malasari divonis sepuluh tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Republika/Putra M. Akbar
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2). Pinangki Sirna Malasari divonis sepuluh tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Republika/Putra M. Akbar | Foto: Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari. Terutama sosok 'king maker' yang belum terungkap dalam persidangan.

"Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka tetapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2).

Menurut dia, KPK sangat terbuka mengusut pihak lain tersebut jika terdapat alat bukti yang mendukung.

"Memungkinkan begitu, sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," ujar Ghufron.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan bahwa action plan untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi pidana memang menyebutkan soal 'king maker'. Namun, siapa sosok 'king maker' tidak berhasil diungkap di persidangan hingga akhirnya Pinangki divonis bersalah.


In Picture: Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara Denda 600 Juta

photo
Terdakwa kasus penerimaan suap dari Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/2). Pinangki Sirna Malasari divonis sepuluh tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)
 

Baca Juga

 


"Menimbang bahwa dalam file action plan tersebut disebut sosok sebagai 'king maker', menimbang bahwa sosok 'king maker' ditemukan dalam komunikasi chat menggunakan aplikasi Whatsapp antara nomor Pinangki dengan Anita Kolopaking dan juga tertuang dalam BAP nama saksi Rahmat, berdasarkan bukti elektronik menggunakan aplikasi WA yang di persidangan isinya dibenarkan saksi Pinangki, Anita Kolopaking, dan Rahmat telah terbukti benar adanya sosok king maker' tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/1).

Hal itu terungkap dalam pertimbangan vonis untuk terdakwa Andi Irfan Jaya. Namun, sosok 'king maker' tersebut tidak juga terungkap.

Andi telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan. Ia dinilai terbukti membantu Pinangki menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS sekaligus melakukan pemufakatan jahat.

Sementara, Pinangki divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap 500 ribu dolar AS, melakukan pencucian uang sebesar 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036 serta melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi, Anita Kolopaking dan Djoko untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya juga telah melapor ke KPK terkait adanya istilah "bapakku-bapakmu" dan 'king maker' dalam kasus Djoko. Diketahui, KPK juga telah menerima salinan berkas perkara Djoko yang sebelumnya telah dimintakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri.

Sebagaimana Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejagung.


photo
Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra Lewat Fatwa MA - (Republika)

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Perkara Pinangki, MAKI akan Ajukan Praperadilan Terhadap KPK

Saatnya KPK Usut Sosok 'King Maker' di Perkara Pinangki

Jaksa Pinangki Dihukum 10 Tahun Penjara

Suap Bansos, KPK Dalami Adanya Pidana Selain Suap

Pinangki Divonis Bersalah, 'King Maker' Tetap tak Terungkap

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image
Light Dark