Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

Wapres: Butuh Rp 780 Triliun Tekan Backlog Perumahan

Rabu 10 Feb 2021 05:33 WIB

Rep: fauziah mursid/ Red: Hiru Muhammad

Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (5/2/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun yang dibagi pada 157.500 unit rumah subsidi tahun 2021.

Warga berdiri di lokasi pembangunan perumahan bersubsidi di Indramayu, Jawa Barat, Jumat (5/2/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp16,66 triliun yang dibagi pada 157.500 unit rumah subsidi tahun 2021.

Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Untuk menurunkan backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta unit, perlu anggaran besar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog atau defisit jumlah rumah dengan ketersediaannya menjadi lima juta pada 2024. Namun   Wapres mengatakan, untuk menurunkan angka backlog perumahan dari yang saat ini mencapai 11,4 juta unit membutuhkan dukungan anggaran besar.

"Untuk mencapai target (penurunan) tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun, yang bersumber dari APBN dan swasta," kata Ma'ruf pada Acara Musyawarah Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia ke-VI, Selasa (8/2).

Ia mengatakan, perbandingan antara kebutuhan perumahan dengan ketersediaannya atau backlog angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Ini kata Ma'ruf, merupakan tantangan bagi semua pihak.

Karena itu, Wapres berharap dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, salah satunya pengembang yang tergabung dalam APERSI. Ia berharap APERSI yang merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional.

Apalagi, pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) membutuhkan dukungan keberpihakan pemerintah pusat dan/atau daerah, yaitu melalui subsidi dan fasilitasi. 

"Karena itu, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi yang baik dari semua pihak yang menangani hal ini, termasuk kerja sama Pemerintah dengan pengembang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat," katanya

Ia menjelaskan, progtam sejuta rumah yang dicanangkan Pemerintah sejak tahun 2015 Pemerintah merupakan bagian upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perumahan. Melalui program itu, pada tahun 2018 dan 2019 telah berhasil mencapai angka di atas satu juta unit, dengan rata-rata penyaluran ±70 persen untuk MBR. 

Namun demikian, Ma'ruf mengakui, pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, capaian Program Satu Juta Rumah tidak mencapai target satu juta unit, yaitu sebesar 965.217 unit, dan ±80 persennya disalurkan untuk MBR. "Meskipun demikian, capaian tersebut cukup bagus karena di tengah kondisi perekonomian yang sulit ini, terealisasi sekitar 96,5 persen dari target yang ditetapkan," katanya.

Ia melanjutkan, bahkan jika dilihat dari target penyalurannya bagi MBR, maka capaian Program Satu Juta Rumah untuk MBR pada tahun 2020 melampaui dari target, yaitu 80 persen dari target 70 persen yang ditetapkan. 

 

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA