REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah memiliki pekerjaan rumah (PR) besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi yang selama ini kaku dan terjebak pada hal yang bersifat prosedural dan administratif. Ia ingin pemerintah mampu memberikan pelayanan publik yang inovatif dan berorientasi pada hasil.
"Ini sebuah kerja besar kita bersama, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan juga memerlukan pengawasan dari Ombudsman RI baik berupa input, baik berupa kritik dan dukungan agar pelayanan publik di negara kita semakin berkualitas," ujar Jokowi dalam acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, Senin (8/2).
Jokowi mengatakan, pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Negara dapat disebut hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, cepat, profesional, dan juga berkeadilan.
Kendati demikian, lanjutnya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima membutuhkan usaha yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, perubahan mindset, serta perubahan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.
Apalagi di tengah krisis akibat pandemi saat ini, Jokowi mendorong pemerintah agar mampu mengubah cara kerja dari yang normal menjadi extra ordinary serta cara kerja yang rutinitas menjadi yang inovatif dan smart shortcut.
Presiden pun menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman yang terus memberikan pengawalan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik baik di pemerintah pusat, pemda, BUMN, hingga badan swasta dan perseorangan.
"Saya menyadari banyak hal yang sudah kita capai, dan banyak hal yang masih perlu kita perbaiki. Saya yakin Ombudsman RI juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang," jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar masyarakat turut berpartisipasi aktif mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan menyampaikan saran dan kritik ataupun potensi adanya mal administrasi.
"Para penyelenggara pelayanan publik juga terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
