Militer Myanmar dan Kudeta |Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID -- Oleh Maung Zarni, dari Yangon

LONDON -- Militer Myanmar melakukan kudeta, menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden U Win Myint pada Senin pagi. Hanya beberapa jam sebelum dimulainya sesi pertama parlemen baru.

Baca Juga

Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Pekan lalu, spekulasi tentang kemungkinan kudeta militer terhadap pemerintah sipil Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw sudah meningkat.

Tank dan kendaraan lapis baja bergerak di sekitar Yangon, Mandalay dan kota-kota lain.

Sementara kehadiran pasukan keamanan di Naypyidaw dan protes jalanan pro-militer dan rally pro militer juga meningkat.

Perkembangan ini memicu kekhawatiran dari berbagai pihak termasuk AS, Australia, Uni Eropa, dan Kantor Sekretaris Jenderal PBB, serta dewan Buddha Order di Myanmar.

Pada 28 Januari, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengeluarkan pernyataan yang mendesak "semua aktor [Myanmar] untuk berhenti dari segala bentuk hasutan atau provokasi, menunjukkan kepemimpinan, mematuhi norma-norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu November. Semua sengketa pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada."

Keesokan harinya, 14 biksu Myanmar, yang mengendalikan setengah juta biksu di negara itu, mengadakan pertemuan virtual dan mengeluarkan seruan untuk menyelesaikan sengketa pemilu November secara damai dan sesuai hukum dan peraturan negara.

Pada Sabtu pagi, di tengah keprihatinan tentang spekulasi kudeta terhadap pemerintah Aung San Suu Kyi, Kantor Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing mengeluarkan pernyataan klarifikasi dengan bahasa Burma dan Inggris.

Pernyataan itu menepis spekulasi kudeta dan menyalahkan organisasi tertentu karena mendistorsi konferensi video jenderal senior yang ditujukan pada kelas National Defense College pada 27 Januari.

Di dalamnya, Min Aung Hlaing dilaporkan menyinggung penghapusan konstitusi 2008 dan kekalahan telak Partai Pembangunan dan Solidaritas Serikat (USDP) yang didukung militer dari NLD akibat kecurangan 8 juta suara saat pemilu.

“Hukum dan peraturan pemilu dilanggar [oleh partai NLD yang terpilih kembali dan Komisi Pemilihan Umum Myanmar],” kata dia.

Di pagi yang sama Myawaddy News, yang merupakan media corong militer, menggemakan pernyataan Panglima Militer Myanmar yang menarik paralel antarak kecurangan pemilu masa lalu, korupsi dan kekerasan politik yang militer kaitkan dengan partai politik sipil, terutama Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis atau AFPFL.

Didirikan bersama oleh ayah Suu Kyi, Aung San, sebagai tokoh front revolusioner melawan pendudukan fasis Jepang selama Perang Dunia II dan kemudian gerakan politik massa menentang kembalinya pemerintahan kolonial Inggris, AFPFL setara dengan NLD saat ini karena hampir mendominasi total sistem parlementer.

Pernyataan Panglima Tertinggi itu menggambarkan militer dan para pemimpinnya sebagai penjaga patriotik Uni Burma (Sekarang Myanmar) yang jujur, bebas korupsi, sangat kontras dengan realitas politisi partai mereka yang egois, serakah, korup di era parlementer pasca kemerdekaan pada 1950-an dan 1960-an, era yang tiba-tiba berakhir dengan kudeta 1962.

Setelah pemilu 8 November, telah terjadi perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Myanmar yang dibentuk Presiden Win Myint dan Partai USDP yang sebagian besar terdiri dari mantan jenderal serta orang-orang yang dibesarkan militer.