Ahad 07 Feb 2021 07:34 WIB

Netanyahu Janjikan Menteri Muslim di Jajaran Kabinetnya

Sebanyak 66 persen orang Arab-Israel melihat kampanye Netanyahu tidak tulus.

Rep: Meiliza Laveda/ Red: Didi Purwadi
 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
Foto: AP/Yonatan Sindel/Pool Flash 90
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, coba merayu hati orang-orang Arab Israel. Dalam janji kampanyenya, Netanyahu berjanji akan memasukkan muslim Arab-Israel dalam jajaran kabinetnya.

''Saya bangga bahwa Nail Zoabi, seorang pendidik terkenal yang telah memberikan waktu bertahun-tahun kepada masyarakat Arab bergabung dalam daftar partai Likud sayap kanan Netanyahu,” kata Netanyahu dalam sebuah video di Facebook.

Baca Juga

Netanyahu yakin jika menjabat sebagai menterinya, Zoabi yang seorang Muslim ini akan membawa kemajuan masyarakat Arab. Sebelumnya, beberapa orang Arab Druze pernah menjabat sebagai anggota parlemen Likud. 

Netanyahu menjanjikan Zoabi sebagai kandidat menteri Muslim pertamanya dalam daftar partai Likud jika partai Likud menang pada Maret nanti. 

 

Pengumuman Netanyahu bertepatan dengan proses gerakan Ram dari aliansi gabungan the Joint List. The Joint List adalah sebuah koalisi partai-partai Arab yang dalam pemilihan terakhir pada Maret 2020 telah mencapai skor tertinggi, yaitu 15 kursi di Knesset dan badan legislatif dengan 120 kursi Israel.

Dikutip Al Arabiya, Ahad (7/2), Netanyahu baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memenangkan hati orang-orang Arab Israel. Dia mengunjungi beberapa distrik mayoritas Arab dalam pembukaan pra-pemilihan ke komunitas yang telah lama menuduhnya melakukan rasisme.

Menurut survei Institut Demokrasi Israel (IDI), sebanyak 66 persen orang Arab-Israel melihat kampanye Netanyahu untuk merayu mereka sebagai tindakan yang tidak tulus. Secara hukum, orang Arab-Israel memiliki hak yang sama dengan warga negara Yahudi.

Namun, dalam praktiknya, mereka mengalami diskriminasi dalam pekerjaan, perumahan, kepolisian, dan hal penting lainnya. Mereka juga merujuk pada undang-undang 2018 yang mendefinisikan Israel sebagai 'negara bangsa orang Yahudi' dan memberi orang Yahudi hak 'unik' untuk menentukan nasib sendiri di sana. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement