REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani menilai pendataan mengenai kasus Covid-19 bermasalah sejak awal. Penilaian ini sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal perekaman data kasus Covid-19.
Luhut yang juga wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 mengatakan masih ada sekitar dua juta kasus Covid-19 yang belum tercatat dalam data nasional penanganan pandemi. "Sejak awal data ini menjadi masalah, saya rasa ini kondisi yang nyata karena keterbatasan pemeriksaan di Indonesia sehingga tidak mampu untuk mendeteksi kasus-kasus Covid-19 yang riil," ujarnya saat dihubungi Republika, Sabtu (6/2).
Namun, ia mengatakan, perlu dipastikan kembali soal kebenaran data 2 juta kasus Covid-19 ini. Sebab, ia mengatakan, apa yang dibicarakan Luhut bisa jadi soal prediksi atau informasi pihak lain.
"Apakah 2 juta data belum tercatat itu benar, ini yang harus dipastikan seperti apa. Kita tidak tahu berapa kasus yang terkonfirmasi karena belum melihat kondisi yang ada di lapangan," katanya.
Karena itu, Laura meminta pemerintah membenahi data dan meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Menurutnya, dua langkah ini penting dilakukan karena kebijakan mengenai Covid-19 yang dibuat berdasarkan data.
"Kalau datanya tidak valid dan tidak sesuai maka membuat kebijakan yang diputuskan tidak sesuai," katanya.
Sebelumnya, Luhut yang merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus covid antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, ahli kesehatan dan epidemiologi yang berlangsung secara virtual, Luhut menyampaikan, masih ada hampir 2 juta atau mungkin lebih data yang belum masuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
