REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dan sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan masih ada sekitar dua juta kasus Covid-19 yang belum tercatat dalam data nasional penanganan pandemi. Pemerintah diminta memperbaiki sistem data dan mengklarifikasinya.
"Itu menunjukkan datanya amburadul. Jadi, sistem datanya harus diperbaiki bukan untuk menurunkan positivity rate," kata Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono saat dihubungi Republika, Sabtu (6/2).
Ia mempertanyakan kenapa ada data yang tercatat dan ternyata ada data yang belum dimasukkan pemerintah. Menurutnya, kemungkinan sebenarnya data ini sudah tercatat, jadi data Covid-19 yang dimiliki pemerintah sama karena duplikasi data sering terjadi.
"Jadi, kok bisa 2 juta data (belum tercatat)?dibenerin dulu sistem datanya dan diklarifikasi. Semua harus dicek dan ricek," katanya.
Kalau sistem data tidak diperbaiki, dia khawatir informasi yang diterima pemerintah menjadi salah. Kemudian kalau informasinya salah, penanggulangan jadi kacau. Artinya kebijakannya bisa jadi tidak tepat karena seharusnya berdasarkan data.
"Jadi, jangan sampai ada kejadian seperti ini," katanya.
Sebelumnya, Luhut yang merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus covid antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, ahli kesehatan dan epidemiologi yang berlangsung secara virtual, Luhut menyampaikan bahwa masih ada hampir 2 juta atau mungkin lebih data yang belum masuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
