REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengaku berniat mencabut status organisasi teroris dari kelompok Houthi. Langkah ini untuk merespons krisis kemanusian yang terjadi di Yaman.

Kementerian Luar Negeri AS mengonfirmasi hal ini beberapa hari usai Presiden Joe Biden mengumumkan AS akan menahan penjualan senjata ke Arab Saudi. Kerajaan menggelar kampanye militer di Yaman yang dianggap medan konflik antara Arab Saudi dan Iran.

"Tindakan kami sepenuhnya berdasarkan konsekuensi humanitarian yang disebabkan keputusan yang ditetapkan di saat-saat terakhir pemerintah sebelumnya, keputusan yang PBB dan organisasi kemanusian jelaskan akan memperburuk krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pemerintah AS, Sabtu (6/2).

PBB menyatakan Yaman mengalami krisis kemanusian terburuk di dunia. Sekitar 80 persen populasinya membutuhkan bantuan. "Kami menyambut baik niatan Pemerintah AS untuk mencabut penetapan itu karena akan memberikan bantuan pada jutaan rakyat Yaman yang mengandalkan bantuan kemanusian dan impor komersial untuk mendapatkan kebutuhan yang mereka perlu untuk bertahan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Sebelumnya, pada akhir masa jabatannya mantan Presiden AS Donald Trump menetapkan kelompok Houthi sebagai kelompok teroris. Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris pada 19 Januari 2021 lalu satu hari sebelum Joe Biden dilantik sebagai presiden Amerika Serikat.

Pemerintah Trump mengizinkan kelompok-kelompok kemanusiaan, PBB, Palang Merah serta impor komoditas pertanian, obat-obatan, peralatan medis untuk masuk ke Yaman. Tapi PBB dan organisasi kemanusiaan mengatakan hal itu tidak cukup. Mereka meminta status tersebut segera dicabut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika