REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyarankan kepada Partai Demokrat (PD) untuk segera melakukan konsolidasi internal. Selain itu diperlukan adanya kompromo politik oleh semua faksi yang ada di internal Demokrat.
"Menurut hemat saya, agar DPP Demokrat segera melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas dan kepemimpinan partai, agar mampu mengelola pengaruh dan kepentingan dari berbagai kekuatan politik, baik yang datang dari kader maupun dari luar kader," kata Emrus menanggapi isu pengambilalihan Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono(AHY).
Menurutnya, upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis. "Sebab, politik itu merupakan seni berkompromi antarkekuatan politik. Tidak boleh terjadi ego faksi, merasa faksinya lebih utama dari faksi lain yang ada, dan faksi ego, membangun super power dalam satu faksi tertentukarena historical," ujarnya.
Jika konsolidasi internal tidak dilakukan dengan sesegera mungkin, kata Emrus, bisa terjadi arus input politik dari dalam dan dari luar partai yang semakin deras dan membutuhkan energi yang tidak sedikit dalam mengelolanya menjadi output politik ke depan. "Dan semakin sulit membangun soliditas di internal partai dalam kurun waktu tertentu," katanya pula.
Emrus mengatakan, konsekuensi lanjtan tentu sebagai suatu hipotesis."Bisa saja sosok yang disebut-sebut akhir-akhir ini menjadi ketum partai boleh jadi kenyataan, tentu atas keinginan pemilik hak suara, sebagai efek komunikasi politik 'pantul cermin'," katanya lagi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa ada upaya merebut pucuk kepemimpinan di partainya yang melibatkan pejabat pemerintahan. Menurut AHY, pengambilalihan posisi pucuk partainya disinyalir akan dilakukan lewat kongres luar biasa (KLB) dan akan menjadi jalan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB," ujar AHY, di Jakarta, Senin (1/2).
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan dirinya tak memiliki urusan atau kepentingan apa pun dengan kondisi internal Partai Demokrat. "Saya nggak ada urusannya itu di dalam. Itu aja saya kira. Jadi saya biasa-biasa saja," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (3/2).
Moeldoko mengatakan isu yang menyebut dirinya hendak mengudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat adalah tidak benar. Menurutnya, seluruh partai memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang di dalamnya terdapat peraturan mengenai kondisi internal partai tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
