REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menekan China mengenai perlakukan mereka pada masyarat Uighur, Tibet dan Hong Kong. Tekanan ini Blinken sampaikan dalam percakapan pertamanya dengan Pejabat Tinggi China Yang Jiechi.
"Saya menegaskan AS akan membela kepentingan nasional kami, membela nilai-nilai demokrasi kami dan meminta pertanggungjawaban Beijing atas pelanggaran mereka pada sistem internasional," kata Blinken di Twitter seperti dikutip France 24, Sabtu (6/2).
Dalam pernyataannya Kementerian Luar Negeri AS melaporkan Blinken memberitahu Yang, AS 'akan terus membela nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia'. Termasuk untuk masyarakat Xinjiang, Tibet dan Hong Kong.
"(Blinken) juga menekan China untuk bergabung dengan masyarakat internasional untuk mengecam kudeta militer di Myanmar," tambah Kementerian Luar Negeri AS.
Blinken juga mengatakan AS akan meminta pertanggung jawaban China 'atas upaya mereka mengancam stabilitas di Indo-Pasifik termasuk di Selat Taiwan' serta upaya mereka mengancam sistem internasional yang sesuai dengan hukum.
Dalam sidang konfirmasinya sebagai menteri luar negeri, Blinken sudah berjanji melanjutkan sikap keras AS terhadap China. Salah satu dari sedikit isu yang disepakati pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden.
Blinken sepakat dengan penilaian pemerintahan Trump yang menyatakan China sedang melakukan genosida di Xinjiang. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 1 juta orang yang sebagian besar masyarakat minoritas muslim Uighur ditahan dalam sebuah kamp.
Beijing juga mempererat cengkramannya di Hong Kong dengan memberlakukan undang-undang keamanan nasional dan menangkap aktivis-aktivis demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
