REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengeklaim, pada 2020 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah setempat mengalami peningkatan tertinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Jatim pada 2020 mengalami pertumbuhan 0,2 persen. Jika pada 2019 IPM Jatim berada di angka, 71,5, pada 2020 meningkat menjadi 71,71.

Meski demikian, secara nasional ranking IPM Jatim masih berada di urutan ke-15, dari 32 provinsi. "Saat pandemi ini naiknya juga sudah tinggi, tapi memang basisnya dulu agak rendah," ujar Khofifah di Surabaya, Jumat (5/2).

Khofifah mengakui, metoda menghitung IPM yang diterapkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan ijazah formal kurang menguntungkan Jatim. Sebab, di Jatim banyak pesantren salaf yang belum berbasis ijazah formal.

“Selagi penghitungannya ijazah formal, maka harus dipahami di Jatim ini masih banyak pesantren-pesantren salaf yang belum berbasis ijazah," ujarnya. 

Khofifah mengatakan, telah melakukan komunikasi dengan Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali terkait permasalahan tersebut. Bahkan juga sudah mengirim surat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

"Saya sudah sampaikan kalau anak-anak ini harus mengikuti Kejar Paket A, B, C, berapa tahun selesainya? Saya juga sempat meminta bisa tidak kalau sudah level dan umurnya langsung Kejar Paket C? Secara informal dan sosial ini sangat disetujui, karena yang ada di pesantren ini jauh lebih matang dan lebih mandiri," kata dia.

Anggota DPRD Jatim Nurfitriana Busyro Karim mengungkapkan, pihaknya tengah berupaya menyelesaikan Raperda Pondok Pesantren. Salah satu poinnya terkait pendidikan. Fitri berharap Raperda Pondok Pesantren nanti menyetarakan pendidikan.

“Dengan adanya Raperda Pondok Pesantren ini maka diharapkan ada kesetaraan. Karena selama ini, IPM dianggap rendah karena ukurannya banyak anak-anak yang tidak sekolah. Padahal, anak-anak di Jatim ini juga banyak yang menimba ilmu di Pesantren," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika