Kamis 04 Feb 2021 18:57 WIB

Ingin Nyapres, Moeldoko Disarankan Perjuangkan PT Nol Persen

Pemerintah mengisyaratkan enggan merevisi UU Pemilu.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyarankan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memperjuangkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi nol persen. Hal itu diungkapkan Herman, jika Moeldoko ingin mengikuti pemilihan presiden pada 2024.

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayo turut berjuang sama-sama untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, agar presidential threshold itu nol persen, itu saya setuju. Tidak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada," ujar Herman dalam sebuah diskusi daring, Kamis (4/2).

Baca Juga

Jika presidential threshold sebesar nol persen disetujui, ada peluang bagi Moeldoko dan kader dari partai lain untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Sehingga, mantan Panglima TNI itu tak perlu melakukan tindakan inkonstitusional saat diduga ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat.

"Apalagi kemudian mengambil paksa kepemimpinan partai, lebih baik kalau nol persen paling tidak ada representasi suara parlemen, setidaknya ada sembilan kemungkinan calon (presiden)," ujar Herman.

Demokrat juga meminta Moeldoko untuk memberi masukan kepada Jokowi untuk mendukung langkah revisi UU Pemilu yang salah satunya mengatur presidential threshold. Pasalnya, Jokowi sebelumnya dikabarkan telah mengundang sejumlah petinggi partai koalisinya untuk membahas rencana revisi UU Pemilu.

"Pak Moeldoko harus berjuang untuk bisa merevisi dan menurunkan presidential threshold nol persen," ujar Herman.

Sebelumnya, Moeldoko menanggapi dorongan sejumlah mantan kader yang mengeklaim sebagai pendiri Partai Demokrat yang menyebut dirinya ingin dirinya maju dalam Pilpres 2024. Menurutnya, itu merupakan hak mereka dalam menyampaikan pendapat.

"Ya kalau beliau-beliau menginginkan, hak beliau kan begitu," ujar Moeldoko di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2).

Meski begitu, ia menegaskan tak memikirkan ihwal Pilpres 2024. Moeldoko mengaku sebagai sosok yang profesional dan tengah fokus dalam pekerjaannya membantu Presiden Joko Widodo.

"Kalau urusan 2024 pernahkah saya berbicara selama ini tentang 2024? Tidak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana (pendiri Demokrat) ya alhamdulillah, kan begitu," ujar Moeldoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement