REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang disebut tak akan membalas surat dari pihaknya terkait kudeta. Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan bagian dari kabinetnya.
"Kalau tidak ada hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," ujar Herman dalam sebuah diskusi daring, Kamis (4/2).
Herman menambahkan, jika pihak Istana beralasan hal itu masalah internal Demokrat, menurutnya itu adalah hal yang keliru. Sebab, dalam penyelidikan yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan dari pihak eksternal yang diyakini adalah Moeldoko.
"Bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting. Karena ada pihak eksternal dimana bagian dari lingkaran Istana," ujar Herman.
Dengan adanya permasalahan ini dan terlibatnya orang Istana, ia berharap Jokowi dapat membalas surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agar Demokrat segera mendapatkan penjelasan terkait terlibatnya Moeldoko.
Baca juga : Demokrat: KLB untuk Moeldoko Salah Besar
"Kita sebetulnya itu aja, bagaimanapun menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal," ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Sebelumnya, AHY mengatakan ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai. Ia menyebut, gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko. AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.
Pratikno melanjutkan, apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu. "Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja," ujar Pratikno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
