REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program rehabilitasi gambut dan mangrove. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang meratifikasi Konvensi Lahan Basah di Kota Ramsar, Iran (Konvensi Ramsar) pada 1991.
Setiap tahun, komunitas internasional merayakan Hari Lahan Basah Sedunia pada 2 Februari. Peringatan ini diawali pada 1971 bersamaan dengan ditandatanganinya Konvensi Ramsar.
Pada tahun ini, Hari Lahan Basah Sedunia mengambil tema Lahan Basah dan Air. Pengambilan tema ini berdasar pertimbangan bahwa ekosistem lahan basah sebagai penyedia air untuk kehidupan, sehingga perlu didukung restorasi terhadap ekosistem serta menahan laju kerusakannya.
Diproyeksikan, masyarakat dunia pada 2050 mencapai 10 miliar jiwa. Dengan kondisi itu, butuh 55 persen lebih air bersih untuk mencukupi konsumsi.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyatakan telah menyiapkan enam strategi untuk mempercepat rehabilitasi gambut dan mangrove. Seperti diketahui, BRGM dibentuk pemerintah pada 22 Desember 2020. Lembaga ini melanjutkan tugas Badan Restorasi Gambut (BRG) yang berakhir tahun lalu. BRGM memiliki tambahan tambahan tugas, yaitu percepatan rehabilitasi mangrove.
Kepala BRGM Hartono menyampaikan, keenam strategi percepatan rehabilitasi mangrove adalah dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi data antara kementerian/lembaga, perencanaan makro dan detail rehabilitasi mangrove, serta edukasi dan sosialisasi gerakan cinta mangrove.
Selain itu, akan dibentuk Desa Peduli Mangrove sebagai ujung tombak rehabilitasi mangrove berkelanjutan. Kemudian, sinergi pelaksanaan rehabilitasi mangrove dengan kementerian terkait dan lembaga swadaya masyarakat serta pembuatan instrumen untuk rehabilitasi mangrove yang terukur dan berkelanjutan.
“Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di beberapa tempat juga saling berkaitan. Ini karena sifat ekosistem ini yang terhubung. Karena itu kami akan memaksimalkan upaya untuk melaksanakan kegiatan yang sinergis pada kedua ekosistem,” kata Hartono dalam keterangan tertulis, Rabu (3/2).
Hal lain yang ditegaskan Hartono adalah kolaborasi semua pihak untuk mendukung upaya ini. Ia mengatakan, BRGM melanjutkan berbagai kerja sama dan kemitraan yang telah dilangsungkan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
Menjalankan tugas dalam kurun 2016-2020, BRG yang kini menjadi BRGM sudah memfasilitasi restorasi gambut melalui berbagai kegiatan. Ribuan infrastruktur pembasahan gambut seperti sekat kanal, sumur bor, dan penimbunan kanal dibangun untuk mendukung pembasahan lahan gambut seluas 835.288 hektare yang ada di kawasan konservasi, lahan masyarakat serta areal hutan tidak berizin. Kemudian melakukan asistensi teknis kepada 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk taget restorasi 538.439 hektare (96,89 persen dari target).
Kegiatan restorasi gambut yang dilakukan BRG menyasar kehidupan masyarakat di pedesaan gambut. Pendampingan pada 640 Desa Mandiri Peduli Gambut menjadi strategi untuk mewujudkan ini.
“Kegiatan restorasi gambut terintegrasi dengan pembangunan pedesaan dan sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ini akan kami lanjutkan di BRGM dan menjadi tugas yang secara khusus diberikan pada lembaga kami,” ujar Hartono.
Kegiatan revitalisasi ekonomi masyarakat pada lima tahun sebelumnya telah menyertai upaya penyelamatan gambut. Sekitar 2.295 kelompok masyarakat dengan sekitar 118.576 orang terlibat dalam kegiatan padat karya di lahan gambut.
Dalam tugas barunya ini, BRGM bekerja di 13 provinsi, yaitu Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
