REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar, Ronggo Astungkoro
Isu upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dibumbui oleh cerita adanya uang dalam jumlah tak terbatas yang disebar pihak eksternal ke DPC Partai Demokrat. Uang itu diduga disebar untuk menggerakkan pengurus Demokrat di daerah agar mau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Ketua Badan Pembina Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut partainya tengah menyelidiki isu uang itu.
"Ada pembiayaan ataupun ada uang yang cukup besar, disebutkan unlimited untuk membiayai itu," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
Menurut Herman, temuan tersebut diketahui berdasarkan kesaksian para saksi dari Demokrat yang bertemu langsung dengan pihak eksternal tersebut. Dirinya tak menyebut siapa tokoh eksternal yang dimaksud. Namun, diketahui uang tersebut sudah mulai disebar pada pertemuan tanggal 27 Januari 2020 lalu di Hotel Aston.
Selain itu, Herman juga menyebut besaran uang yang diterima DPC tersebut yaitu sekitar Rp 100 juta per DPC. "Tidak tahu (asal dana tersebut), bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebar," ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR tersebut mengatakan, hanya segelintir DPC yang menerima uang tersebut. Bahkan jumlahnya tidak sampai 10 persen dari total DPC yang ada.
"Tidak sampai (10 persen total DPC). Tapi kan memulai sudah ketahuan terindentifikasi," tuturnya.
Setelah diketahui adanya hal tersebut, DPP Partai Demokrat langsung berkirim surat untuk mengkonfirmasi adanya pejabat di lingkungan istana yang berniat untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Saat ini masih ditelusuri terkait temuan hal tersebut.
"Masih dalam pemeriksaan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai," tuturnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menegaskan, bahwa KLB yang diwacanakan oleh mantan-mantan kader merupakan hal yang salah. Apalagi jika mereka ingin mengusung Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.
"Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa, itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," ujar Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Rabu (3/2).
KLB yang ingin mengusung Moeldoko semakin mustahil, karena ia bukan merupakan kader Demokrat. Ditambah dengan upaya-upaya inkonstitusional yang dinilai tak benar untuk menduduki kursi pimpinan partai.
"Jadi kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat," ujar Herzaky.
Ia menjelaskan, upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat disusun secara terstruktur dan sistematis. Bahkan, ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, hingga membiayai penginapan.
"Pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon presiden 2024," ujar Herzaky.
Moeldoko sebagai Kepala KSP diingatkan agar fokus untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Jangan justru memikirkan pencapresan dengan cara yang tidak benar.
"Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," ujar Herzaky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
