Rabu 03 Feb 2021 17:44 WIB

Pembangunan Bandara dan Pelabuhan Diutamakan dalam LPI

Dua tahun pertama, LPI fokus pada aset infrastruktur dan modal pinjaman.

Rep: M Nursyamsi/ Red: Friska Yolandha
Ilustrasi bandara. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sektor pembangunan aset infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas utama dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA.
Foto: Wihdan Hidayat / Republika
Ilustrasi bandara. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sektor pembangunan aset infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas utama dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan sektor pembangunan aset infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas utama dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bernama Indonesia Investment Authority atau INA. Kartika mengatakan pemerintah telah memiliki peta jalan kerja sama LPI dengan investor dalam dua tahun hingga lima tahun ke depan.

"Dalam dua tahun pertama, kami fokus pada aset infrastruktur dan juga modal pinjaman," ujar Kartika dalam Mandiri Investment Forum 2021 di Jakarta, Rabu (3/2).

Baca Juga

Kartika menyampaikan investasi dua tahun pertama di LPI akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, hingga pelabuhan. Kartika menilai Indonesia ingin menggunakan momentum LPI dengan meningkatkan kualitas aset juga memperluas kapasitas dengan mitra global untuk membawa value creation setelah pandemi.

"Saya pikir bandara dan pelabuhan akan menjadi permainan yang sangat menarik dalam jangka menengah," ucap Kartika.

Kartika mengatakan lalu lintas domestik Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu, Kartika meyakini pemulihan lalu lintas di bandara akan lebih cepat dibandingkan dengan bandara internasional. Hal ini yang mendasari pemerintahan dalam menyelesaikan investasi dalam proyek infrastruktur.

"Ini poin kuat kepada investor untuk bekerja dengan infrastruktur proyek karena lalu lintas domestik lokal dengan penumpang dan kargo di dalam negeri akan pulih lebih cepat daripada lalu lintas internasional," lanjut Kartika.

Selain investasi untuk proyek infrastruktur, Kartika mengatakan pemerintah juga membuka pintu investasi berbagai sektor yang cukup potensial dari mitra LPI, termasuk pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Menurut Kartika, BSI  memerlukan penambahan modal yang cukup besar dalam mendukung aktivitas bisnis melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue.

"Tentu ini akan memerlukan peningkatan modal yang signifikan dalam jangka menengah. Kami ingin melakukan right issue dan jika ada kecocokan minat, kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan investor," ucap Kartika.

Untuk jangka menengah dan jangka panjang, lanjut Kartika, pemerintah juga ingin menempatkan aset swasta sebagai investasi LPI. Oleh karenanya, pemerintah mendorong mitra lokal yang memiliki aset kuat untuk juga bekerja sama dengan LPI memiliki aktivitas penciptaan nilai bersama dalam peta jalan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menarik minat investasi swasta, baik domestik maupun luar negeri, Kartika menyebut pentingnya kehadiran lembaga yang kredibel seperti LPI sebagai mitra investasi global.

"Saya pikir kami akan mengerjakan semua aset ini dengan fleksibel dan dengan banyak diskusi dengan minat dari mitra yang berbeda," kata Kartika menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement