DPR Dorong BRI-BTN Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

BRI dan BTN berkomitmen untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Rabu , 03 Feb 2021, 16:43 WIB
Pekerja menyelesaikan pembuatan boneka karakter Circa Handmade di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (2/12/2020). Bank Rakyat Indonesia menarget untuk meningkatkan kontribusi penyaluran kredit kepada sektor UMKM menjadi 85 persen dan hingga September 2020 BRI berhasil mengalokasikan kredit untuk UMKM menjadi 80 persen dari total penyaluran kredit senilai Rp.935,35 triliun.
Pekerja menyelesaikan pembuatan boneka karakter Circa Handmade di Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (2/12/2020). Bank Rakyat Indonesia menarget untuk meningkatkan kontribusi penyaluran kredit kepada sektor UMKM menjadi 85 persen dan hingga September 2020 BRI berhasil mengalokasikan kredit untuk UMKM menjadi 80 persen dari total penyaluran kredit senilai Rp.935,35 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mendorong BRI dan BTN meningkatkan layanan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“BRI dan BTN berkomitmen untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha kecil dan mikro, dalam memberikan dan menyalurkan kredit bagi usaha ekonomi kerakyatan, serta perluasan kredit perumahan Bank BTN bagi pelaku UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian,” kata Amir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut legislator tersebut, BRI dalam menggerakkan sektor riil akan berfokus pada pembiayaan UMKM yakni sektor pangan, kesehatan, dan infrastruktur padat karya.

"BTN akan fokus pada pembiayaan perumahan, konstruksi perumahan, dan industri turunan perumahan, serta perluasan kredit perumahan bagi pelaku UMKM dan pekerja mandiri," katanya.

Penempatan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada himpunan bank-bank milik negara (Himbara) telah mulai digulirkan pemerintah pada tahun lalu.

Komisi XI DPR RI mendorong komitmen BRI dan BTN untuk meningkatkan kinerja keuangannya, sehingga bisa lebih kompetitif dalam memajukan perbankan nasional. Selain itu, Komisi XI DPR RI juga sepakat untuk menerima laporan kinerja keuangan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan.

Baca Juga

Sumber : antara