REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah meminta agar Perum Bulog terus melakukan penyerapan gabah maupun beras petani. Hal itu demi mengamankan situasi perberasan nasional sebagai stok cadangan di tengah adanya ancaman gangguan produksi akibat iklim La Nina.
Said mengatakan, situasi La Nina memunculkan banyak risiko untuk produksi beras yang akan dihasilkan pada musim panen raya Maret-April mendatang. Di mulai dari ancaman banjir, hingga serangan hama yang rentan meluas pada suhu udara lembab.
"Pemerintah, terutama Bulog harus mulai menghitung dua bulan ke depan beras cukup atau tidak, karena 950 ribu itu berisiko," kata Said kepada Republika.co.id, Rabu (3/2).
Seperti diketahui, stok beras Bulog sebelumnya selalu dalam rentang 1 juta-1,5 juta ton. Perubahan tersebut harus disertai dengan perhitungan yang tepat agar tidak menimbulkan masalah ketersediaan dan kenaikan harga beras di dalam negeri.
Masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung juga harus menjadi pegangan dalam setiap kebijakan. Pasalnya, ketika ketersediaan beras dalam negeri kurang dari kebutuhan, opsi impor juga tidak bisa dilakukan dengan leluasa.
Itu lantaran masalah yang terjadi dalam sistem logistik dunia maupun kebijakan mengamankan pangan di masing-masing negara produsen. Kendati demikian, Said memahami, turunnya persediaan beras Bulog karena ingin melakukan penyesuaian terhadap beban operasional yang cukup berat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan instrumen yang lebih adil terhadap Bulog. Khususnya agar mampu menjalankan tugas stabilisasi harga yang optimal namun juga bisa menjalankan bisnis yang menguntungkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
