REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat dapat ditingkatkan, baik dari segi volume maupun waktu. Ia ingin agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat segera terbentuk di Indonesia.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menjelaskan, percepatan vaksinasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan data kasus serta daerah yang masuk dalam zona padat, daerah densitas tinggi, mobilitas tinggi, interaksi yang tinggi, serta daerah sentra perekonomian.
“Oleh karena itu, tadi disampaikan bahwa tentu Pak Menkes akan meningkatkan mereka yang akan direncanakan untuk divaksinasi agar dalam satu tahun ini bisa tercapai,” kata Airlangga usai sidang kabinet paripurna tentang penanganan pandemi Covid-19 dan tindak lanjut program vaksinasi di Istana Negara, Rabu (3/2).
Untuk menurunkan laju penularan kasus, Jokowi juga menginstruksikan agar pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan secara optimal melalui pendekatan berbasis mikro atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa dan juga RT/RW serta melibatkan satgas pusat hingga satgas terkecil di daerah.
Airlangga menekankan, pemerintah akan melibatkan secara aktif peran dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, hingga TNI Polri untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat melalui penegakan hukum dan operasi yustisi. Selain itu, keterlibatan aparat keamanan juga dilakukan untuk membantu melaksanakan pelacakan kontak dari warga yang positif.
Baca juga : Polri Benarkan Tangkap Penggagas Pasar Muamalah
“Pemerintah tentu akan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui operasi yang bersifat mikro,” tambah dia.
Menurut Airlangga, kebijakan penanganan pandemi ini akan terus dievaluasi. Pemerintah, kata dia, akan fokus pada 98 daerah yang saat ini tengah melaksanakan PPKM.
Lebih lanjut, dalam sidkab ini, Presiden juga menekankan bahwa penanganan pandemi di negara satu dengan lainnya akan berbeda. Upaya penanganan pandemi pun tak memiliki standar yang sama. Karena itu, pemerintah akan menggunakan cara yang dinilai tepat dilaksanakan di Indonesia.
“Presiden menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 satu negara dengan negara lain berbeda dan tidak ada rumus yang sama. Sehingga kita melakukan sesuai dengan cara yang dianggap tepat di Indonesia,” kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
