REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua DPR yang juga politisi Partai Demokrat Marzuki Alie tak terima dengan adanya tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengambilalihan Partai Demokrat. Ia mengaku, sudah menghubungi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait tudingan tersebut.
"Saya WA SBY agar yang fitnah dipecat. Yang jelas, saya tidak tahu (dugaan pengambilalihan Demokrat) karena sibuk urusan lain," ujar Marzuki kepada Republika.co.id, Rabu (3/2).
Menurutnya, pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidaklah tepat. Sebab, kader tak aktif sejak enam tahun lalu bukan hanya dirinya.
"Kalau mengira-ngira, itu menyebarkan fitnah bisa, ya dan bukan fitnah dan bisa bermasalah nanti fitnah itu," ujar Marzuki.
Jika benar ada wacana pengambilalihan kepemimpinan Demokrat, ia meminta pengurus untuk mengungkap dengan jelas hal tersebut. Hal ini agar ke depan tak terjadi fitnah terhadap orang lain yang justru tak terlibat. "Kalau ada fakta, buka, jangan menunda-nunda. Biar orang juga merespons," ujar Marzuki.
Baca juga : Polri Benarkan Tangkap Penggagas Pasar Muamalah
Marzuki lewat akun Twitter pribadinya menuliskan, ”Saya anti-dynasty, itu janji SBY." Ditanya soal cuitannya tersebut, ia enggan menjawab detail. "Ya terjemahkan ajalah," jawabnya singkat.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, AHY menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.
Diduga ada lima orang yang menjadi pelaku gerakan ini. AHY menuturkan, lima orang tersebut terdiri atas satu kader aktif Demokrat, satu kader yang tidak aktif selama enam tahun belakang, satu mantan kader yang diberhentikan sejak sembilan tahun lalu karena kasus korupsi, dan satu lagi mantan kader yang keluar dari partai tiga tahun lalu.
"Sedangkan, satunya adalah nonkader partai dan seorang pejabat tinggi pemerintahan, sedang kami mintakan konfirmasi kepada Presiden Joko Widodo,” ujar AHY.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
