REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan, pihaknya siap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 atau 2024. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pilkada serentak untuk pertama kalinya diselenggarakan 2024. 

Sedangkan dalam draf Rancangan UU tentang Pemilihan Umum (Pemilu), jadwal pilkada dinormalisasi, sehingga ada pilkada pada 2022 maupun 2023. Pilkada serentak pertama kali baru akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. 

"Jika dilaksanakan kemudian ada pilkada 2022, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus siap melaksanakan. Jika mengacu kepada Undang-Undang sekarang, maka kita harus melaksanakan pilkada 2024," ujar Ilham dalam kegiatan evaluasi Pilkada 2020 secara daring, Selasa (2/2). 

Ia mengatakan, KPU hanya menunggu proses pembahasan revisi UU Pemilu sekaligus UU Pilkada selesai di DPR. KPU menunggu keputusan hukum maupun keputusan politik terhadap penyelenggaraan pemilihan. 

Namun, menurut Ilham, pelaksanaan Pilkada 2024 akan sangat berat. Sebab, di tahun yang sama, penyelenggara juga harus melaksanakan pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. 

Belum lagi, catatan-catatan kritis dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 lalu. Para petugas ad hoc mengalami kelelahan, bahkan ratusan dari mereka kehilangan nyawa. 

Ilham juga khawatir terhadap respons masyarakat apabila pilkada dan pemilu digelar di tahun yang sama. KPU akan menghadapi tantangan kemungkinan masyarakat jenuh karena terus mendapatkan sosialisasi terkait pemilihan. 

"Apakah masyarakat akan jenuh nanti disuguhi pilkada, pemilihan umum, dan sebagainnya, tentu ini menjadi challange tantangan bagi penyelenggara pemilu," kata Ilham. 

Namun, jika pilkada dilaksanakan 2022, tantangan yang harus dihadapi ialah pandemi Covid-19. Ilham mengatakan, pihaknya juga belum tahu apakah pandemi Covid-19 akan selesai dua tahun kemudian atau tidak.