REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) telah mengedepankan beberapa kebijakan anti-Muslim.
Menurut artikel yang ditulis Sumit Ganguly di laman National Interest. Dijelaskan sikap pemerintah BJP terbaru adalah tindakan keras terhadap apa yang mereka lihat sebagai 'jihad cinta'. Mereka yakin bahwa Muslim berusaha menipu wanita Hindu melalui pernikahan dan mengubah mereka menjadi Islam.
Selama setahun terakhir ini, beberapa politisi BJP berpendapat bahwa 'jihad cinta' ini adalah bagian dari konspirasi Islam untuk meningkatkan populasi Muslim India.
Baru-baru ini, salah satu negara bagian di India telah mengambil hak untuk campur tangan dalam urusan pernikahan. Terutama pernikahan antara seorang wanita Hindu dan seorang pria Muslim. Negara bagian lain berencana untuk ikut mengaturnya.
Sebagai seorang ilmuwan politik, dirinya melihat pertumbuhan cepat ketegangan atau konflik agama di India sebagai kelanjutan dari kebijakan anti-Muslim BJP. Meskipun negara mayoritas Hindu, India adalah rumah bagi hampir 200 juta Muslim.
Sejak BJP berkuasa dan menjadi mayoritas yang jelas di parlemen pada Agustus 2019, BJP mencabut ketentuan khusus dalam Konstitusi India yang telah memberikan otonomi kepada satu-satunya negara bagian India yang mayoritas Muslim. Yakni Jammu dan Kashmir, sekarang menjadi wilayah persatuan, pengaturan dalam dispensasi federal India di bawah aturan langsung pemerintah nasional.
Pada 2019, pemerintah India juga mengesahkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang memudahkan jalur kewarganegaraan untuk berbagai kelompok agama dari negara-negara tetangga India asalkan bukan Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
