Tuesday, 1 Ramadhan 1442 / 13 April 2021

Tuesday, 1 Ramadhan 1442 / 13 April 2021

Asia Democracy Network Minta DK PBB Sanksi Militer Myanmar

Selasa 02 Feb 2021 04:00 WIB

Red: Teguh Firmansyah

 Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan), ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berjabat tangan dengan panglima militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kiri) saat mereka berpose untuk media sebelum pertemuan mereka di markas militer di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, 02 Desember 2015 (diterbitkan ulang 01 Februari 2021). Menurut laporan media, tentara Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menangkap politisi terkemuka atas tuduhan penipuan dalam pemilihan demokratis November.

Pemimpin pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi (kanan), ketua partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), berjabat tangan dengan panglima militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing (kiri) saat mereka berpose untuk media sebelum pertemuan mereka di markas militer di Naypyitaw, ibu kota Myanmar, 02 Desember 2015 (diterbitkan ulang 01 Februari 2021). Menurut laporan media, tentara Myanmar telah merebut kekuasaan setelah menangkap politisi terkemuka atas tuduhan penipuan dalam pemilihan demokratis November.

Foto: EPA-EFE/LYNN BO BO
ADC juga meminta negara ASEAN lebih aktif menyelesaikan persoalan myanmar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Organisasi pembela demokrasi Asia Democracy Network (ADN) meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Sanksi perlu dijatuhkan menyusul kudeta terhadap pemerintahan demokratis dan penangkapan para pemimpinnya, Senin.

"Kami berharap DK-PBB segera menggelar pertemuan dan menjatuhkan sanksi terhadap Tatmadaw (sebutan militer Myanmar, red)," kata Asia Democracy Network melalui pernyataan tertulis, Senin (1/2).

ADN adalah jaringan warga sipil yang misinya membela dan melindungi demokrasi di negara-negara Asia. Tidak hanya DK-PBB, ADN juga meminta PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) untuk bersikap lebih aktif membantu penyelesaian masalah pada masyarakat yang baru saja membangun pemerintahan sipil yang demokratis.

Asia Democracy Network juga mengajak komunitas internasional, termasuk negara-negara pro demokrasi untuk ikut bersuara dan bertindak membantu warga Myanmar mengembalikan kembali pemerintahan demokratis. "Komunitas internasional harus memastikan Myanmar akan kembali ke jalur demokrasi dan tidak lagi tunduk pada hari-hari gelap kekuasaan militer," kataADN.

Jaringan aktivis demokrasi itu menyebut kudeta militer membatalkan upaya warga Myanmar membangun pemerintahan sipil yang baru terbentuk pada 2015. Ini mengingat sebelum itu Myanmar dikendalikan oleh junta militer selama hampir 50 tahun.

Baca juga : Cak Nun Bicara Abu Janda, Abu Duda, Abu Rokok

Tentara pada Senin pagi melancarkan kudeta terhadap Pemerintah Myanmar dan menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, sejumlah politisi partai pemenang pemilihan umum Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan beberapa aktivis.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA