Sunday, 28 Syawwal 1443 / 29 May 2022

Menlu AS Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Senin 01 Feb 2021 13:30 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken

Foto: EPA-EFE/SHAWN THEW
AS menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran besar atas laporan penahanan Suu Kyi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken meminta para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dan pemimpin lain yang ditahan. Pada Senin (1/2) dini hari, militer melakukan penggerebekan menangkap Suu Kyi, Presiden, dan tokoh senior lain dari partai berkuasa.

Blinken mengatakan, AS menyatakan keprihatinan dan kekhawatiran besar atas laporan penahanan pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil. Dia menyerukan untuk membebaskan para pemimpin Myanmar.

Baca Juga

"Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November," ujar Blinken.

"Amerika Serikat mendukung rakyat Burma dalam aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan, perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini," ujarnya.

Presiden Joe Biden juga telah diberi pengarahan tentang kudeta militer Myanmar. AS mengecam tindakan tersebut.

Baca juga : Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap

Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi (75 tahun) berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) 2015. Dia menjabat pemimpin Myanmar sejak beberapa dekade tahanan rumah dalam perjuangan untuk demokrasi yang mengubahnya menjadi ikon internasional.

Reputasi internasionalnya rusak setelah ratusan ribu etnis Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian dari negara bagian Rakhine barat Myanmar pada 2017. Namun demikian, Suu Kyi tetap sangat populer di dalam negeri.

Militer, sebagai perancang konstitusi Myanmar 2008 memandang pihaknya sebagai penjaga persatuan nasional dan konstitusi. Militer telah mengabadikan peran permanen dirinya dalam sistem politik.

Dikenal sebagai Tatmadaw, militer Myanmar mendapat kuota 25 persen kursi parlemen yang tidak dipilih. Mereka mengontrol kementerian pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan, memastikan kepentingan penting dalam politik.

Dalam pemilu November 2020, partai Suu Kyi menang telak lagi. Namun, militer menudingnya curang.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA