REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Tunisia akan menerbitkan surat utang senilai hingga tiga miliar dolar AS tahun ini dengan tujuan memperpanjang beberapa pengaturan kredit yang ada. Menteri Keuangan Ali Kooli mengatakan pemerintah terus berupaya mengatur reformasi ekonomi yang lebih luas.
Dengan defisit diperkirakan sebesar 11,5 persen dari produk domestik bruto tahun lalu dan utang publik sebesar 90 persen dari PDB, Tunisia merencanakan reformasi untuk memotong subsidi dan tagihan gaji publik yang tinggi. Pemerintah juga akan merestrukturisasi perusahaan milik negara yang berkinerja buruk.
Pandemi Covid-19, pertikaian politik, dan protes yang sedang berlangsung atas ketidaksetaraan telah menambah tekanan pada pemerintah. Pemberi pinjaman asing dan serikat pekerja terus menuntut adanya reformasi.
"Situasi kami sulit, tetapi itu tidak membuat kami dalam posisi menahan membayar gaji atau mengganti hutang kami," kata Kooli kepada Reuters, Ahad (31/1).
Ia menambahkan bahwa Tunisia masih bisa memenuhi pembayaran yang jatuh tempo pada paruh pertama 2021. Anggaran Tunisia 2021 memperkirakan kebutuhan pinjaman sebesar 19,5 miliar dinar Tunisia atau 7,2 miliar dolar AS, termasuk sekitar lima miliar dolar AS dari pinjaman luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
