REPUBLIKA.CO.ID, YANGON - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi serta tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa dilaporkan telah ditahan dalam penggrebekan dini hari. Hal itu diumumkan oleh juru bicara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Senin (1/2).
Juru bicara Myo Nyunt mengatakan kepada Reuters melalui telepon bahwa Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin lainnya telah ditangkap pada Senin dini hari. "Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum," katanya.
Dia juga mengatakan, dia sendiri diperkirakan akan ditangkap. Reuters kemudian tidak dapat menghubunginya. Saluran telepon ke Naypyitaw, ibu kota, tidak bisa dihubungi pada Senin dini hari (1/2). Parlemen sedianya akan mulai duduk di sana pada Senin setelah pemilihan November NLD menang telak.
Seorang juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar. Televisi MRTV yang dikelola negara mengatakan dalam sebuah unggahan di Facebook bahwa hal penangkapan tidak dapat disiarkan karena masalah teknis.
Seorang anggota parlemen NLD yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan mengatakan, salah satu dari mereka yang ditahan adalah Han Thar Myint, seorang anggota komite eksekutif pusat partai.
Baca juga : Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Suu Kyi (75 tahun) telah berkuasa setelah menang telak dalam pemilihan umum 2015 yang mengikuti beberapa dekade tahanan rumah dalam perjuangan untuk demokrasi yang mengubahnya menjadi ikon internasional. Posisi internasionalnya rusak setelah ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari operasi militer ke pengungsian dari negara bagian Rakhine barat Myanmar pada 2017, tetapi dia tetap sangat populer di dalam negeri.
NLD menang telak dalam pemilihan November lalu, mengalahkan partai promiliter. Militer Myanmar telah mengatakan pada Sabtu (30/1) bahwa mereka akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai dengan hukum setelah komentar awal pekan ini telah menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.
Komisi pemilihan Myanmar telah menolak tuduhan militer atas kecurangan suara. Pihaknya mengatakan, tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk memengaruhi kredibilitas pemungutan suara. Konstitusi mencadangkan 25 persen kursi di parlemen untuk militer dan kendali tiga kementerian utama dalam pemerintahan Suu Kyi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
