REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Peserta perundingan perdamaian yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Libya telah menyetujui daftar kandidat untuk memimpin pemerintahan transisi. Kandidat itu akan mempersiapkan negara Afrika Utara menyelenggarakan pemilihan nasional pada akhir 2021.

Sebanyak 75 peserta pada pembicaraan di Swiss, mulai dari tokoh regional dan suku hingga perwakilan dari faksi politik, akan memberikan suara pekan depan. Mereka akan memilih dewan presiden dan perdana menteri yang terdiri atas tiga orang.

Menurut pernyataan PBB yang dirilis pada Sabtu (30/1), peserta pun akan memilih dari 24 kandidat untuk tiga jabatan dewan kepresidenan. Sementara, 21 orang bersaing untuk jabatan perdana menteri.

Para peserta perundingan PBB menyetujui formula untuk memberikan suara pada calon pemerintahan transisi bulan ini. Daftar kandidat yang disetujui termasuk Aguila Saleh, kepala parlemen yang berbasis di timur, sementara mereka juga termasuk Menteri Dalam Negeri Government of National Accord (GNA) , Fathi Bashagha, Menteri Pertahanan, Saleh Namroush dan Wakil Perdana Menteri, Ahmed Maiteeg.

Pemerintah transisi akan mengawasi persiapan pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade kekacauan dan konflik Libya. Kondisi yang tidak stabil ini telah membuat Libya terpecah belah dan menekan ekspor minyak yang menjadi tumpuan ekonomi negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika