REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan perlunya kerja sama mensukseskan program vaksinasi. Tito mengatakan kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity.
Karena itu, untuk mendukung kecepatan ini, yang paling utama adalah perlu adanya kesediaan vaksin dengan cepat dengan jumlah cukup, yakni dua pertiga dari populasi.
"Prinsip herd immunity ini adalah dua pertiga dari populasi harus memiliki antibodi pada waktu periode yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,” ujar Tito melalui siaran pers usai hadir pertemuan Koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota se-Indonesia untuk membahas Akselerasi Capaian Vaksinasi, Jumat (29/1).
Tito mengatakan, jika pelaksanaan vaksin terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek pingpong yang diakibatkan rentang waktu yang tidak serempak antargelombang penerima vaksin. Sementara, biaya yang dikeluarkan sudah sedemikian besar dan masif.
Karena itu, kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan. Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua stakeholder, kepala daerah dan pejabat politik, dipandang perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19. “Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes, kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apapun juga kebijakan dari Bapak Menkes,” katanya.
Mendagri juga meminta kepala daerah membuat terobosan atau desain untuk mendistribusikan vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman. Terutama menyangkut distribusi cold chain atau rantai dingin.
“Nah, dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman. Maka yang perlu dihitung betul adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),” katanya.
Selain itu, ia juga berharap TNI/Polri dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran.
Dengan demikian, prosesnya dapat berjalan di bawah kontrol yang cermat agar tidak meleset dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, terkait penargetan masyarakat yang diprioritaskan mendapat program vaksinasi, Mendagri meminta untuk diatur sedemikian rupa termasuk data, by name by address, seperti yang sudah diaplikasikan pada Pilkada 2020 lalu.
“Tolong ini disesuaikan betul arahan kebijakan dari Bapak Menkes, tentang prioritas tahapan siapa yang akan divaksinasi. Di samping memanfaatkan data, membuat pendataan berdasarkan data Dukcapil daerah masing-masing atau mau lebih akurat untuk daerah-daerah Pilkada dapat menggunakan data Pilkada, karena sudah diverifikasi oleh KPUD. Masing-masing bisa untuk digunakan sebagai landasan,” ujar Mendagri.
Tak lupa Mendagri juga mengimbau kepala daerah melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran untuk kepentingan Covid-19. Caranya dapat menggunakan mata anggaran kesehatan atau anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
