REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR telah menyelesaikan proses pemilihan calon komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada Kamis (28/1). Hal itu setelah dewan, sebelumnya menggelar uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut. Dari 18 nama calon komisioner ORI, Komisi II secara mufakat telah memilih sembilan nama calon komisioner ORI terpilih.
"Prosesnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat jadi karena memang suasananya masih pandemi jadi agak sulit kita lakukan secara voting karena masih yang datang secara daring," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Jakarta, Kamis.
Doli menambahkan, Komisi II DPR juga telah menetapkan Mokh Najih sebagai ketua ORI periode 2021-2026. Najih adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Sementara itu wakil ketua ORI diisi oleh Bobby H Rafinus, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Koordinator Perekonomian.
"Saya akan kirim surat ke pimpinan, pertama menyampaikan fit and proper test sudah dilaksanakan dan sudah dipilih sembilan mama selanjutnya diserahkan ke pimpinan untuk rapat paripurna," ucap politikus Partai Golkar itu.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga rapat penetapan komisioner ORI berjalan lancar melalui musyawarah dan mufakat. Guspardi berharap, sembilan nama yang terpilih tersebut memenuhi kriteria, memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik, kepemimpinan dan manajerial serta berintegritas.
"Terpenting, mereka yang terpilih tetap menjaga independensi ketika menjalani Tupoksinya sebagai komisoner Ombudsman Republik Indonesia," kata politikus PAN tersebut.
Berikut sembilan nama anggota Ombudsman RI 2021-2026:
1. Ketua Ombudsman Mokh Najih, dosen Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, ASN Kemenko Perekonomian.
3. Anggota Ombudsman, Dadan Suparjo.
4. Direktur Operasi PT Grage Nusantara Global, Hery Susanto.
5. Kepala SPI PT Perikanan Nusantara Persero, Indraza Marzuki Rais.
6. Jemsly Hutabarat, dosen Institut Seni Indonesia Denpasar.
7. Johanes Widijantoro, dosen Universitas Atmajaya.
8. Peneliti Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah, Robertus Na Endi Jaweng.
9. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, Yeka Hendra Fatika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
