REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken pada Rabu (27/1) berpegang pada pendiriannya bahwa Teheran harus kembali mematuhi kesepakatan nuklir Iran sebelum Washington, yang meninggalkan pakta itu di bawah mantan Presiden Donald Trump, akan mematuhinya.
Ketika sebagai kepala diplomat AS membuat komentar publik pertamanya soal Iran, Blinken menegaskan kembali kebijakan Presiden Joe Biden bahwa jika Iran kembali memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama. Kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), disepakati oleh Iran dan enam negara besar pada 2015.
Perjanjian itu mengikat Iran untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi dari Amerika Serikat dan negara lainnya. Trump hengkang dari kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi AS, yang menyebabkan Iran mulai melanggar ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Jika Iran kembali ke kesepakatan itu, Washington akan berusaha membangun apa yang disebut Blinken sebagai "perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat" yang akan menangani masalah "yang sangat problematis" lainnya.
Blinken tidak menyebut masalah yang mana. Akan tetapi Biden mengatakan masalah-masalah yang dimaksud antara lain menyangkut pengembangan rudal balistik Iran serta dukungan Teheran untuk pasukan proksi di negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman.
"Iran tak patuh pada sejumlah bidang dan ini akan membutuhkan waktu. Seandainya Iran membuat keputusan untuk melakukannya, untuk kembali patuh, saatnya bagi kami kemudian untuk menilai apakah Iran memenuhi kewajibannya," kata Blinken kepada wartawan.
"Kami belum ke sana, setidaknya," tambahnya.
Dia menolak mengungkapkan pejabat AS mana yang akan memimpin pembicaraan dengan Iran tapi mengatakan pihaknya akan mengusung perspektif berbeda tentang masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
