REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan strategi pemerintah yang dianggap mampu mendorong pemulihan ekonomi tahun 2021-2022. “Kita punya optimisme untuk periode tahun 2021-2022,” kata Airlangga Hartarto dalam Webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (27/1).
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih dilanjutkan pada 2021 dengan alokasi yang meningkat mencapai Rp 553 triliun. Angka tersebut naik sekitar 36,93 persen dari proyeksi kenaikan sebelumnya yang mencapai Rp 403,9 triliun. Dana itu dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial Rp 150,9 triliun, sektoral pemda dan kementerian lembaga Rp 141,3 triliun, serta pembiayaan korporasi Rp 156 triliun.
"Terkait dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional, alokasi anggarannya sudah ditingkatkan sebesar Rp 553 triliun," ujar Menko Airlangga dalam seminar daring yang diadakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (UI), Rabu (27/1).
Airlangga menjelaskan, peningkatan anggaran dana PCPEN 2021 ini sudah dipertimbangkan pemerintah dengan melihat perekonomian Indonesia yang masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan ekonomi.
Selain itu, langkah ini juga untuk melanjutkan program PEN yang juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhkan ekonomi nasional yang ditarget tumbuh hingga 5,5 persen tahun ini. "Alokasi PEN itu akan mendorong daya beli masyarakat baik ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah," ujar Airlangga.
Keputusan ini didukung oleh oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah yang menganggap kebijakan itu menjadi langkah tepat untuk segera memulihkan ekonomi nasional. Pasalnya, Indonesia masih belum terlepas dari pandemi Covid-19 pada 2021. Sehingga masyarakat masih membutuhkan intervensi langsung dari pemerintah
“Pemerintah masih harus berfokus pada penanganan pandemi seperti tahun 2020, sehingga intervensi pemerintah dalam memberikan bantuan-bantuan langsung masih perlu dilakukan untuk menggerakan roda perekonomian,” ucap Trubus.
Namun demikian, Trubus mencatat, banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, utamanya di kabupaten/kota. Sehingga tidak cukup jika hanya diberikan jaring pengaman sosial berupa bansos, tetapi pemerintah juga perlu memfokuskan pada program proyek padat karya.
“Kegiatan proyek padat karya harus dilakukan agar dapat mendorong roda perekonomian Indonesia kembali bergerak. Terlebih, daya beli masyarakat menurun drastis, yang kedua konsumsi rumah tangga memprihatinkan, dan tabungan masyarakat yang mungkin sudah habis hampir selama 1 tahun masyarakat sudah bertahan dengan kebijakan yang diberikan pemerintah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
