Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Pencabutan Hak Pemilu Eks HTI, Ini Kata Politisi PKS

Rabu 27 Jan 2021 18:30 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus Yulianto

Sejumlah massa pendukung  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berada diluar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. (Ilutrasi)

Sejumlah massa pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berada diluar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. (Ilutrasi)

Foto: Republika/Prayogi
Pencabutan hak pemilu eks HTI terbilang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menyinggung rencana pencabutan hak ikut pemilu eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai bentuk ketidakadilan. Dia bahkan khawatir rencana pencabutan itu bisa saja disalahgunakan.

Bukhori menyampaikan, penguasa di tingkat pusat hingga daerah berpeluang mempermainkan pencabutan hak pemilu eks HTI. Mereka bisa saja menjegal saingan politiknya dengan pelabelan HTI agar tak bisa ikut berkompetisi dalam pemilu.

"Klausul itu bertentangan dengan UUD dan sangat karet, tidak tetap, sehingga berpotensi jadi kekuatan politik tertentu," kata Bukhori pada Republika, Rabu (27/1).

Bukhori menegaskan, pencabutan hak pemilu bagi eks HTI terbilang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Tanah Air.

"Contoh penguasa ingin tahan seseorang supaya tidak jadi lawannya di Pilkada, maka cukup saja kongkalikong dengan penegak hukum agar dianggap eks HTI. Ini berbahaya sekali. Menggerus hak warga negara," lanjut Bukhori.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA