REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Seorang peneliti literatur abad kesembilan belas dan kedua puluh tentang Arab-Arab Amerika, Zaina Ujayli mengatakan, pencabutan larangan perjalanan muslim tidak akan mengakhiri islampohobia di Amerika Serikat (AS). Menurut dia, seharusnya tidak perlu presiden baru untuk mencabut Larangan Muslim tersebut.
"Pekan lalu, larangan Muslim diakhiri dengan tanda tangan dan perayaan sah dari banyak aktivis yang bekerja tanpa lelah untuk mencabutnya. Namun, di tengah kelegaan dan kemenangan, saya mendapati diri saya memandang dengan pesimistis foto-foto Presiden Biden di mejanya," kata wanita lulusan Univerisity of Virginia ini dilansir dari laman Inkstickmedia pada Rabu (27/1).
Dia melanjutkan, aktivis dan pengacara menghabiskan empat tahun mencoba mencabut larangan tersebut. Dari kasus pengadilan hingga demonstrasi di bandara, hingga kritik dan analisis yang tak terhitung jumlahnya tentang kesia-siaan politik dan rasisme, warga sipil, politisi, dan sekutu global berjuang untuk mencegah Larangan Muslim.
"Namun, seperti tembok tanda tangan Trump, pemerintahannya berhasil mendirikan Larangan Muslim sebagai monumen xenofobia dan diskriminasi mereka. Dan, seperti banyak kebijakan Trump, butuh presiden baru untuk mengakhirinya" ucapnya.
Dia mengungkapkan, Amerika tidak pernah memiliki catatan kuat tentang hak-hak Muslim. Retorika yang digunakan pemerintahan Trump untuk membenarkan larangan Muslim, bahwa Islam bertentangan dengan Konstitusi AS, Islam membenci Amerika, Islam tidak sesuai dengan Barat, lebih tua dari Perang Saudara. Sejak abad kesembilan belas, dunia Islam telah dianggap sebagai lawan dan saingan Amerika.
Sebelumnya Amerika telah mengesahkan Undang-Undang Perbudakan Buronan pada 1850. Hal itu mengizinkan pemburu bayaran untuk menculik budak yang melarikan diri dan mengembalikan mereka ke perbudakan. Para abolisionis berteriak bahwa kredo baru Amerika merupakan parodi dari pernyataan iman Muslim, "Tidak ada Tuhan selain Perbudakan dan Kompromi; dan Hukum Budak Buronan adalah Nabinya". "Dengan kata lain, kaum abolisionis memberikan wajah Muslim pada saat tergelap Amerika," kata dia.
Dia mengatakan, bahkan setelah orang Kristen Arab memenangkan hak mereka untuk menjadi warga negara Amerika, Muslim Arab ditolak haknya. Pada 1942, seorang imigran Muslim Yaman, Ahmad Hassan, kehilangan kewarganegaraannya ketika hakim memutuskan: "Terlepas dari kulit gelap orang Arab, diketahui bahwa mereka adalah bagian dari dunia Mohammedan dan jurang yang lebar memisahkan mereka dari budaya masyarakat Eropa yang didominasi Kristen".
"Apakah kita begitu terkejut bahwa kurang dari seratus tahun setelah itu,
orang-orang menyebut Presiden Barack Obama sebagai "Arab" dan "Muslim" untuk mendiskreditkan ke-Amerika-annya? Apakah kita begitu terkejut bahwa setelah delapan tahun ketakutan "Obama adalah Muslim", orang yang ikut bertanggung jawab memulai rumor tentang Obama akan mengumumkan rencananya untuk Larangan Muslim?," ungkap Ujayli.
Selama berabad-abad, kebencian terhadap Islam telah tertanam secara retoris dalam hati nurani Amerika. Sama seperti ketakutan Amerika terhadap Islam tidak dimulai dengan 9/11, itu tidak akan berakhir dengan Larangan Muslim.
"Masalah yang harus menjadi perhatian kita bukanlah bahwa undang-undang rasis disahkan terhadap Muslim di negara ini, dari negara-negara yang melarang Hukum Syariah hingga Undang-Undang Patriot 2001, itu adalah norma historis daripada pengecualian, masalahnya adalah bahwa undang-undang itu dilegitimasi dan dipertahankan oleh sebuah minoritas konservatif dalam kekuasaan yang percaya bahwa perjuangan untuk hak-hak sipil di Amerika telah berakhir," kata Ujayli .
Ikuti Whatsapp Channel Republika
