REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pelibatan swasta dalam program vaksinasi Covid-19 masih belum final. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, hingga saat ini program vaksinasi secara mandiri masih dalam tahap diskusi.
Wiku hanya menggarisbawahi bahwa vaksinasi mandiri bukan bentuk komersialisasi oleh pemerintah. Vaksin yang diakses oleh swasta melalui vaksinasi mandiri, ujarnya, tidak untuk diperdagangkan kembali.
"Masih dalam tahap diskusi," ujar Wiku singkat saat dikonfirmasi, Selasa (26/1).
Senada dengan Wiku, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan tak ada komersialisasi vaksin Covid-19. Termasuk vaksin mandiri untuk karyawan perusahaan di seluruh Indonesia.
Menurut Airlangga, baik vaksin dari pemerintah maupun mandiri, disediakan gratis untuk masyarakat. "Tidak ada komersialisasi pada vaksin mandiri. Baik mandiri maupun dari pemerintah, semua gratis. Perusahaan yang akan membeli vaksin mandiri untuk karyawannya, dan itu tidak boleh potong gaji karyawan," ujar Airlangga.
Rencana vaksinasi mandiri kembali disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden mempertimbangkan kembali program vaksinasi Covid-19 secara mandiri untuk mempercepat vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Konsepnya, vaksinasi mandiri akan dilakukan oleh swasta terhadap seluruh karyawannya.
Opsi vaksinasi mandiri ini sebenarnya sempat muncul di awal program vaksinasi dirancang. Presiden Jokowi menyebutkan, vaksinasi mandiri diyakini bisa membantu pemerintah mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity di tengah masyarakat.
Jokowi juga menambahkan, vaksinasi mandiri dapat dilakukan dengan merek vaksin yang berbeda dan difasilitasi perusahaan dengan lokasi khusus. Namun, ia menekankan bahwa opsi ini masih digodok oleh pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
