REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyoroti upaya pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Menurutnya perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika Pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh/PSBB Total.
"Perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan dibatasi, tapi kenyataannya kerumunan massa tetap terjadi di banyak titik," kata Netty kepada Republika.co.id, Ahad (24/1).
Sejumlah tempat seperti pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa protokol kesehatan. Selain itu, tokoh publik dan influencer juga belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Dirinya berpandangan perpanjangan PPKM Jawa Bali ini memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Di satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, bahkan nyaris tembus satu juta. Namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.
"Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," ujarnya.
Netty memahami bahwa situasi saat ini memang dilematis. Ia melihat sejak awal ada keterlambatan yang dilakukan dalam pemerintah memitigasi pandemi, kebijakan yang memicu polemik, dan jurang persepsi yang kadung dalam antara harapan publik dengan penanganan pandemi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta pemerintah agar terus meningkatkan 3T serta edukasi kepada masyarakat agar selalu taat prokes dengan 3M. Selain itu ia juga meminta pemerintah mendukung penyebaran alat tes GeNose C19 hasil inovasi dalam negeri yang lebih murah sebagai alat deteksi agar masyarakat mudah mengakses pengetesan dengan biaya murah.
Dirinya juga meminta Pemerintah terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19. "Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut juga mengimbau kepada pemerintah untuk segera menambah rumah sakit rujukan maupun wisma isolasi mandiri yang saat ini hampir penuh di daerah-daerah. Pemerintah juga harus menambah jumah nakes yang makin ‘kedodoran’ setiap harinya.
"Banyaknya nakes yang telah gugur, kelelahan, serta jadwal yang tidak lagi normal, seharusnya dijawab pemerintah dengan terobosan kebijakan yang afirmatif. Selain jumlahnya yang ditambah, pelindungan, dan dukungan anggaran yang maksimal juga harus dipenuhi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
