Monday, 17 Rajab 1442 / 01 March 2021

Monday, 17 Rajab 1442 / 01 March 2021

Pemerintah Diminta Fokus pada Program Vaksin Gratis

Senin 25 Jan 2021 13:28 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar, Idealisa Masyrafina/ Red: Andri Saubani

Sejumlah tenaga kesehatan menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta.

Sejumlah tenaga kesehatan menjalani vaksinasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta.

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Adanya wacana program vaksin mandiri saat ini bisa membingungkan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah untuk fokus terlebih dahulu pada vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat. Program vaksin gratis lebih penting daripada mewacanakan adanya vaksin mandiri yang dapat membingungkan masyarakat.

Pemerintah seharusnya menjamin terlebih dahulu pendistribusian vaksin ke berbagai daerah. Khususnya di daerah pelosok dan kawasan 3T (terdepan, terpencil, dan terluar).

"Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman. Yang tidak kalah penting mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)," ujar Netty kepada wartawan, Senin (25/1).

Di samping itu, wacana vaksin mandiri dapat memantik isu sensitif di tengah masyarakat. Bahwa orang yang memiliki uang dapat membeli dan memilih vaksin yang diinginkan.

"Belum lagi persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut. Alhasil, tujuan vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini pun terancam gagal," ujar Netty.

Pasalnya, masyarakat sudah dibingungkan dengan sejumlah kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19, seperti pembatasan aktivitas, kelangkaan alat pelindung diri (APD), dan harga tes rapid atau swab yang beragam.

"Buktikan komitmen Pemerintah menyediakan vaksin gratis untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera.



Diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih mengkaji izin vaksin mandiri Covid-19. Regulator masih mendengarkan usulan dan kajian masalah ini dari banyak pihak.

"Terkait vaksin mandiri, seperti yang saya sampaikan bahwa kami masih mengkaji dan memfinalkan terkait rencana ini," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Dia mengaku, Kemenkes mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mekanismenya seperti apa hingga opsi-opsi. Namun, dia menegaskan, ini masih dalam pembahasan yang lebih matang.

"Kami masih konsultasi dan belum diputuskan secara final. Jadi, bersabar saja dulu," ujar perempuan yang juga menjabat juru bucara vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes ini.

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Rosan Roeslani sempat menyatakan minatnya untuk menjual vaksin mandiri ke publik. Dikutip dari laman Detik pada Ahad (24/1), Rosan menyebutkan bahwa jika diberi izin Pemerintah, pengusaha siap untuk menjual vaksin ke publik, dengan harga yang ditentukan oleh Pemerintah.

Namun Rosan pada hari ini, mengelak untuk membahas mengenai hal tersebut ketika dikonfirmasi oleh Republika.co.id.

"Prioritas kita saat ini hanya memberikan vaksin gratis ke pekerja dan karyawan perusahaan beserta keluarganya," ujar Rosan.

Sebelumnya, Rosan menyebutkan bahwa pengusaha tertarik untuk menjual vaksin ke publik. Karena, ia yakin banyak yang akan membeli vaksin mandiri agar bisa segera divaksin.

"Kita fokus di vaksin mandiri untuk karyawan dan pekerja dulu," kata Rosan hari ini.

Baca Juga

photo
Indonesia mengimpor vaksin Covid-19 dari berbagai produsen vaksin dunia. - (Tim Infografis Republika.co.id)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA