Sunday, 16 Rajab 1442 / 28 February 2021

Sunday, 16 Rajab 1442 / 28 February 2021

Nurdin Abdullah Minta BKD Hentikan Penerimaan PTT

Senin 25 Jan 2021 12:20 WIB

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah.

Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah.

Foto: Antara
Jumlah anggaran tenaga non-PNS di Pemprov Sulsel mencapai Rp 400 miliar pertahun.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Prof HM Nurdin Abdullah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar tidak ada lagi penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) atau non-PNS. Bahkan, ia berharap, BKB Sulsel segera melakukan pemeriksaan data (screening) non-PNS yang ada saat ini.

"BKD harus setop penerimaan non-PNS. BKD itu satu pintu tidak ada lagi OPD yang angkat atau pindahkan orang, biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal," katanya di Kota Makassar, Sulsel, Senin (25/1).

Dia menjelaskan, jumlah anggaran tenaga non-PNS saat ini mencapai Rp 400 miliar pertahun. Oleh karena itu, BKD harus melakukan peninjauan data untuk pengurangan tenaga non-PNS. "Honorer saja Rp 400 miliar kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP," tegas Nurdin saat coffee morning bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Untuk menjawab hal tersebut, Pemprov Sulsel akan memberlakukan merit system yang merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

"Inilah yang sebenarnya kita inginkan Sulawesi Selatan yang pertama yang merit system, jadi ini membantu kita bekerja by system," kata Nurdin.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA