Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

Tuesday, 25 Rajab 1442 / 09 March 2021

Kesepakatan Fatah dan Hamas Buka Jalan Pemerintah Koalisi

Senin 25 Jan 2021 02:30 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Muhammad Fakhruddin

Kesepakatan Fatah dan Hamas Buka Jalan Pemerintah Koalisi (ilustrasi).

Kesepakatan Fatah dan Hamas Buka Jalan Pemerintah Koalisi (ilustrasi).

Foto: Republika
Rincian kesepakatan itu dibahas pada pertemuan di Istanbul dan Kairo.

REPUBLIKA.CO.ID,AMMAN -- Para pemimpin Fatah dan Hamas tengah bergerak untuk menjalin kesepakatan sebagai sebuah rancangan perjanjian antara faksi-faksi yang ada. Hal ini akan menjadi dasar bagi pemerintah koalisi Palestina, sebagaimana dilansir dari Pakistan Observer, Ahad (24/1).

Rincian kesepakatan itu dibahas pada pertemuan di Istanbul dan Kairo, dan menjadi dasar pertukaran surat antara pemimpin Hamas Ismael Haniyeh dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kompromi telah dibuat oleh kedua belah pihak, terutama oleh Hamas.

Kelompok Hamas menerima bahwa Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina. Selain itu PLO juga bertanggung jawab atas semua masalah politik eksternal dan negosiasi serta semua masalah yang terkait dengan perang dan perdamaian.

Namun, Fatah, yang telah secara efektif mengendalikan PLO selama beberapa dekade, mengakui bahwa organisasi tersebut membutuhkan reformasi dan penguatan sehingga dapat mewakili semua kelompok Palestina dengan lebih baik dan agar keputusannya menjadi wajib.

Dengan setuju menjadi bagian dari PLO dan di bawah payung politiknya, Hamas dapat menghindari masalah yang dihadapinya pada tahun 2006 ketika menolak untuk mengakui Israel. PLO bertukar surat pengakuan dengan Israel pada tahun 1993.

Hamas dan Fatah juga setuju untuk berbagi suara surplus dalam pemilihan pemerintah persatuan nasional yang akan menjalankan urusan di Gaza dan Tepi Barat, dan memiliki kendali penuh atas semua wilayah Palestina. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah baru akan bekerja untuk menyatukan hukum dan lembaga.

Pemerintah baru itu juga akan memiliki kendali keamanan atas semua bidang. Atas hal ini, pemerintah koalisi tampaknya memberikan kepada rakyat Gaza kesempatan untuk menjalankan kebebasan bergerak sekaligus mendapatkan keuntungan dari pekerjaan pembangunan kembali di daerah kantong.

Menurut perjanjian tersebut, salah satu tujuan utama pemerintah koalisi, yang berusaha untuk menghidupkan kembali ekonomi Gaza yang terpukul, akan menjadi gencatan senjata jangka panjang dengan Israel untuk mempersiapkan landasan bagi pembangunan yang luas.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA