REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi pada Jumat mengatakan bahwa secara langsung dirinya akan mengawasi reformasi untuk mengatasi "tantangan" di badan intelijen negara itu setelah insiden serangan bom mematikan pada Kamis.

Hal itu diungkapkan dalam pertemuan mendesak dengan Menteri Pertahanan Juma Inad dan Menteri Dalam Negeri Othman Al-Ghanimi, bersama kepala keamanan setelah serangan di pasar di Baghdad yang menewaskan 32 orang tewas dan melukai 110 lainnya.

Dalam sebuah pernyataan, al-Kadhimi mengatakan pejabat yang tidak mampu melindungi warganya harus "mundur dari posisinya". Dia mengatakan pengeboman itu adalah "pelanggaran" yang tidak akan dibiarkan terjadi lagi.

"Kami berjanji menjaga keamanan kepada rakyat kami dan pelanggaran ini merupakan indikasi bahwa ada cacat yang harus segera diatasi," sebut dia.

Al-Kadhimi menekankan bahwa ada "tantangan di badan intelijen yang harus segera diatasi dan saya secara pribadi akan mengawasi masalah ini dan oleh karena itu kami akan memberlakukan sistem baru dan mengambil tindakan segera".

"Kami telah membuat serangkaian perubahan dalam struktur keamanan dan militer dan sedang bekerja untuk mengembangkan rencana keamanan yang komprehensif dan efektif untuk memenuhi tantangan yang akan datang," tutur dia, mengacu pada pemilihan parlemen awal yang dijadwalkan pada 10 Oktober.

Pada Kamis, Al-Kadhimi memecat lima komandan tinggi di badan intelijen dan tentara, beberapa jam setelah insiden tersebut. ISIS atau Daesh mengaku bertanggung jawab atas dua serangan tersebut dan badan organisasi Amaq menyebut di Telegram bahwa para penyerang adalah Abu Yusef al-Ansari dan Muhammad Aref al-Mujahid, tapi mereka tak memberikan rincian lebih lanjut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika